Jelang Pilpres 2019, Jenderal Gatot Berpeluang Susul Jokowi dan Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama-nama alternatif calon presiden selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto muncul jelang Pilpres 2019.

Nama tersebut antara lain Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Sri Mulyani, Puan Maharani, Tito Karnavian, Muhainim Iskandar, Agus Harimurti Yudhono, Anies Baswedan, Airlangga Hartato dan Harry Tanoesudibjo.

Adapula nama Ketua DPD RI, Oesman Sapta dan ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Pusat Kajian Survei Opinik Publik (PKSOP) pun melakukan survei terhadap beberapa nama tokoh tersebut.

Jika Pilpres diadakan hari ini dari sejumlah tokoh yang diuji dalam survei, maka jawaban responden akan memilih tokoh sebagai Presiden 2019 -2024, nama Joko Widodo akan dipilih sebanyak 27,8 persen, kemudian Prabowo Subianto dipilih sebanyak 30,4 persen, Sri Mulyani 6,1 persen, Gatot Nurmantyo 5,1 persen, Anies Baswedan 4,5 persen, Puan Maharani 4,3 persen, Tito Karnavian 3,3 persen, Muhaimin Iskandar 3,2 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 1,1 persen, Airlangga Hartato 1,9 persen, dan Harry Tanoesudibjo 1,8 persen.

"Sementara masyarakat yang mengaku tidak akan memilh sebanyak 10,5 persen," ujar Ketua PKSOP, Ziyad Falahi dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2017).

Baca: Begini Penampilan Setnov Gunakan Rompi Oranye dan Bekas Benjolan Bakpao Saat di KPK

Selain capres, PKSOP juga menanyakan sejumlah isu terkait kondisi ekonomi berdasarkan pendapatan responden.

Dimana sebanyak 49,7 persen berpendapatan dibawah Rp 4 juta, dan 39,9 berpendapatan diatas Rp 4 juta sampai Rp 6 juta serta berpendapatan diatas Rp6 juta sebanyak 10,4 persen.

Dari hasil temuan survei, responden juga mengaku keadaan ekonomi keluarga masyarakat selama pemerintahan Joko Widodo - JK, sebanyak 69,8 persen mengatakan kondisi ekonomi mereka sangat menurun.

"Sementara 26,6 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka tidak berhutang, namun hampir tidak ada sisa pendapatan yang bisa disisihkan untuk keperluan yang lain, seperti leisure dan tabungan. Dan hanya 3,6 persen masyarakat yang menyatakan ekonomi keluarga mereka meningkat selama 3 tahun," ujarnya.

Kemudian hasil temuan survei sebanyak 89,7 persen mengatakan bahwa infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Joko Widodo - JK gagal meningkatkan pendapatan masyarakat.

Baca: Berbagai Tanggapan Tokoh Sebelum Setnov Dibawa ke Rutan KPK, Ada yang Kirim Karangan Bunga

Hal itu ditunjukkan dengan pembangunan Jalan tol yang berbayar, pembangkit listrik bertambah tapi tarif dasar listrik justru tambah mahal.

"Dalam temuan survei terkait ketersediaan lapangan kerja era pemerintahan Joko Widodo, sebanyak 78,9 persen responden mengaku sangat sulit mendapatkan kerja, dengan alasan minimnya lapangan pekerjaan serta usaha untuk mencari nafkah," tukasnya.