Korupsi KTP Elektronik
Pengamat: Sudah Waktunya Golkar Tunjuk Pengganti Setya Novanto
"Artinya Setya Novanto akan lebih berkontrasi, terfokus menghadapi kasus e-KTP yang kembali menjeratnya di KPK,"
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suara partai Golkar bisa tergerus dalam pesat politik Pilkada Serentak 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019 ketika Ketua Umum Golkar Setya Novanto kembali berstatus tersangka.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mengatakan Setya Novanto tidak akan fokus secara penuh memimpin Partai Golkar.
Baca: Sikap Aburizal Bakrie Atas Penetapan Tersangka Setya Novanto
"Artinya Setya Novanto akan lebih berkontrasi, terfokus menghadapi kasus e-KTP yang kembali menjeratnya di KPK," ujar Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Minggu (12/11/2017).
Emrus Sihombing pun yakin KPK kali ini lebih hati-hati dalam menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, KPK kalah menghadapi praperadilan yang diajukan Setya Novanto terkait penetapan tersangka dirinya.
Baca: Golkar Prihatin Setya Novanto Kembali Menyandang Status Tersangka
Karena itu, Emrus Sihombing yakin meskipun kembali akan dilawan lewat Praperadilan, sangat kecil bagi Setya Novanto akan kembali memenangi upaya hukum tersebut.
Karenanya Setya Novanto tidak akanb lagi secara full time menakhodai Golkar.
Untuk itu menurutnya, Golkar harus menunjuk pengganti Setya Novanto sebagai pemimpin kapal besar partai berlambang beringin ini untuk menghadapi Pilkada 2018 dan pesta politik 2019 mendatang.
Baca: Sabu 705 Gram Disembunyikan di Celana Dalam yang Dipakai Penumpang Pesawat Wanita Layaknya Pembalut
Atau, imbuhnya, tidak tertutup kemungkinan digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) secepatnya agar soliditas partai tetap terjaga menjelang hajatan politik 2018 dan 2019 mendatang.
"Golkar itu Partai besar, dimana dalam memimpin partai yang sebesar itu tidak bisa disambi," katanya.
Untuk itu, sekarang saatnya Golkar melakukan dialektika politik di internalnya.