Korupsi KTP Elektronik
Dua Pimpinan KPK yang Dilaporkan Kepada Polisi Terkait Kasus Surat Palsu Dapat Bantuan Hukum
"Kalau soal bantuan hukum kan standar yang pasti diberikan pada pimpinan, penasihan ataupun pegawai di KPK. Namun pegawai memang yang paling krusial,
lihat foto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan membuat surat palsu dan penyalahgunaan wewenang oleh kuasa hukum Setya Novanto.
Juru Bicara KPK, Febri Dianyah mengatakan sama seperti pegawai KPK lainnya yang berurusan dengan hukum, Agus dan Saut akan mendapatkan bantuan atau pendampingan hukum.
Baca: Ingatkan Pasal 25 UU Tipikor, KPK Yakin Polri Prefesional Usut Kasus Surat Palsu Pimpinan KPK
"Kalau soal bantuan hukum kan standar yang pasti diberikan pada pimpinan, penasihan ataupun pegawai di KPK. Namun pegawai memang yang paling krusial," ujar Febri, Rabu (8/11/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Febri tidak mau berandai-andai jika kedua pimpinan KPK yang dilaporkan tersebut dalam proses penyidikan, status hukumnya naik menjadi tersangka.
Baca: Pertimbangan Majelis Hakim Tolak Memori Banding KPK Untuk Menjerat Setya Novanto Dalam Kasus e-KTP
"Kami tidak berandai-andai saya kira, sampai sekarang surat (SPDP) yang kami terima posisinya adalah terlapor dan penanganan perkara itu sedang berlangsung di kepolisian, jadi yang paling tepat untuk bicara itu pihak kepolisian," kata Febri.
Diketahui kasus ini bermula dari adanya laporan polisi oleh pelapor bernama Sandy Kurniawan, yang adalah kuasa hukum Setya Novanto.
Pelapor melaporkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 421 KUHP.
Baca: KPK Siap Hadapi Proses Hukum Dua Pimpinannya di Kepolisian
Atas laporan dengan nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim tertanggal 9 Oktober 2017, penyidik telah memeriksa enam saksi, tiga ahli pidana, satu ahli hukum tata negara, dan melakukan gelar perkara.
Sampai pada akhirnya, tanggal 7 November 2017 penyidik resmi menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan.
Baca: KPK Benarkan Terima SPDP Dua Pimpinannya yang Dilaporkan ke Bareskrim
Meski sudah penyidikan, namun status Agus Rahardjo dan Saut Situmorang masih sebagai terlapor dan belum dilakukan pemeriksaan.
