Pengaruhi Peta Pilpres, Seluruh Parpol Bertekad Menangkan Pilkada di Pulau Jawa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 berakhir, kali ini perhatian publik tertuju ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, mengatakan konstalasi politik di Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019 dapat dilihat pada Pilkada serentak 2017 dan 2018.

Artinya, partai politik yang menjadi pemenang saat mengusung pasangan calon dalam Pilkada serentak itu berpotensi meraup suara besar pada 2019.

"Kemarin 2017, Banten dan DKI Jakarta sudah. Di Pulau Jawa ada tiga lagi. Peta Pilpres dipengaruhi suara Pulau Jawa. Unggul di Pulau Jawa, hampir sudah mendapatkan 50 suara Indonesia terutama Jawa Barat," kata dia.

Baca: Anies Baswedan Masuk Radar PAN di Pilpres 2019

Atas dasar itu, menurut dia, semua partai politik berupaya memenangkan suara di Pulau Jawa.

Pada tahun lalu, di Pilkada Banten dan DKI Jakarta, koalisi yang dibangun PKS dan Partai Gerindra unggul.

"Semua partai politik bertekad memenangkan Pulau Jawa. Oposisi menang di Banten dan DKI Jakarta. Kesempatan tinggal tiga, makanya meluangkan waktu di sana. Sangat berpengaruh karena perebutan di Jawa," tuturnya.

Selain ketiga provinsi di Pulau Jawa itu, provinsi lainnya yang diprediksi akan berlangsung ketat, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Selain itu, diketahui pula Jawa Barat menjadi salah satu sorotan.

Hal ini karena perolehan suara di provinsi itu kerap mempengerahui perolehan suara nasional.

Apalagi Pilkada 2018 hanya berjarak satu tahun dan Pileg dan Pilpres 2019.

Sejumlah nama mulai digadang-gadang untuk dicalonkan maju di Pilkada Jawa Barat 2018.

Mereka diantaranya Deddy Mizwar, Ridwan Kamil, Dede Yusuf, Iwa Karniwa, dan Dedi Mulyadi.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sudah diminta mencari pendamping di Pilkada Jabar.

Bupati Purwakarta itu berupaya mewujudkan cita-cita masyarakat yang memiliki slogan Gemah Ripah Repeh Rapih ini, setidaknya pemerintah provinsi harus sejahtera secara personal dan secara publik.

"Menyejahterakan masyarakat melalui program yang bersinergi," kata Dedi, kepada wartawan, Senin (23/10/2017).

Program sejahtera untuk lingkup personal, akan mengembangkan jaminan-jaminan kesehatan yang harus dirasakan masyarakat.

Baca: Fakta-fakta Bocah 4 Tahun Dibuang di Pasar Rebo, Banyak Orang Mengaku Orangtuanya

Dia berniat menghadirkan tenaga medis di setiap desa.

Upaya itu mengembangkan jaminan-jaminan pelayanan terhadap masyarakat penyiapan dokter di setiap desa.

Selain itu, dia akan membuat masyarakat menengah ke bawah diberikan jaminan mengonsumsi makanan berkualitas serta mendapat hak atas pendidikan yang merata di seluruh wilayah Jawa Barat.

Jaminan penyediaan beras berkualitas untuk rakyat miskin, lalu jaminan pendidikan merata di seluruh desa serta peningkatan peningkatan kesejahretaan aparatur desa.

Di lingkup publik, dia memiliki cara mewujudkan Jabar di sektor transportasi, pertanian dan perikanan.

Menyejahterakan melalui infrastruktur publik dengan mengembangkan sarana transportasi darat dan transportasi air di Jabar.

Selain layanan publik di sektor transportasi, dia melirik potensi lain yakni sektor pertanian dan perikanan.

Pada sektor pertanian, dia akan memacu pertumbuhan sistem irigasi di Jabar yang selama jarang sekali mendapat perhatian secara khusus.

Di sektor perikanan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan nelayan di Jabar baik di utara maupun di selatan melalui modernisasi nelayan, mulai pengembangan kapal tangkap ikan penangkap ikan, lalu pengembangan infrastruktur pasar-pasar ikan termasuk transportasi pasar ikan dengan daerah-daerah tujuan pemasaran ikan.

Pilkada serentak 2018 berlangsung di 171 daerah, meliputi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten pada 27 Juni 2018.

Beberapa provinsi diantaranya, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.