Mendagri Pastikan Otoritas Pengawasan Dana Desa di Bawah Kepolisian
Tjahjo berjanji akan menjelaskan hal tersebut kepada para pemimpin daerah untuk mematuhi kesepakatan tersebut.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa sistem pengawasan program Dana Desa akan berada di bawah institusi kepolisian.
"Pengawasan Dana Desa ini kita sepakati bersama tunggal yang mengawasi, yaitu Kapolsek dengan Bhabinkamtibmas yang bisa menggerakan dan mengorganisir masyarakat yang ada di desa," ujar Tjahjo kepada wartawan di Ruang Puldasis Gedung Utama Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).
Tjahjo berjanji akan menjelaskan hal tersebut kepada para pemimpin daerah untuk mematuhi kesepakatan tersebut.
Dia menegaskan tidak boleh ada intervensi terhadap pihak kepolisian dalam mengawasi Dana Desa.
"Bupati Walikota yang minggu depan akan kami kumpulkan, semua camat sudah kita kumpulkan semua ini dalam upaya tidak boleh intervensi peran Kapolsek, bhabinkamtibmas sampai kapolres," tambah Tjahjo.
Dirinya berharap melalui pengawasan dari Polri ini, pemanfaatan Dana Desa akan optimal diterima oleh masyarakat.
"Bapak Kapolri yang akan memegang komando supaya Dana Desa yang begitu besar yang mungkin tahun anggaran depan ditingkatkan kembali. Ini akan bisa optimal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ya," jelas Tjahjo.
Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo di Ruang Puldasis Gedung Utama Mabes Polri, Jumat (20/10/2017).
