Pengamat Tak Yakin Gerindra Pilih Anies Ketimbang Prabowo Jadi Capres 2019

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Pengamat politik, Boni Hargens tidak yakin Partai Gerindra akan lebih memilih untuk mengusung Anies Baswedan ketimbang Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) 2019.

Apalagi jika menilik elektabilitas Anies yang tidak masuk dalam radar Partai Gerindra.

"Gerindra akan tetap mengusung Prabowo," ujar Boni Hargens kepada Tribunnews.com, Kamis (19/10/2017).

Baca: Sebelum Anies Pidato, FIB Ungkap Spanduk Bertuliskan Pribumi Bertebaran di Jakarta

Boni menilai Gerindra akan mendukung Anies jika Gubernur DKI itu mau menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2019.

Jika tidak, ia melihat, Anies hanya berpotensi didukung partai-partai Islam.

Diketahui, media terkenal Singapura yakni The Straits Times juga mengutip pernyataan pengamat politik dari Trisakti Nirwono.

Menurutnya, reklamasi bisa menjadi batu pijakan Anies meningkatkan elektabilitas.

Karena reklamasi Teluk Jakarta diatur oleh pemerintah pusat dengan Keppres.

Menurut Boni Hargens, wacana reklamasi akan dilemahkan oleh kinerja Anies di Jakarta yang tak akan gemilang.

Baca: Polemik Pidato Pribumi, Anies Baswedan Kembali Dilaporkan ke Bareskrim

Pasalnya, tidak mudah membuat terobosan seperti yang dibuat Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian, energi Anies terbagi memikirkan Pilpres 2019.

Anies Baswedan baru saja diambil sumpah jabatannya sebagai Gubernur ke-19 DKI Jakarta, Senin (16/10/2017) sore.

Namun, sudah banyak yang berspekulasi bahwa mata Anies sesungguhnya telah tertuju ke Istana Presiden, tepatnya Pemilu Presiden 2019.

Harian terkemuka Singapura, The Straits Times, Rabu (18/10/2017), mengulas, walau Anies tidak pernah menyatakan secara terbuka rencananya untuk menjagokan dirinya sebagai calon presiden, diri namun ia juga tidak pernah membantah jika ditanya.

“Kita lihat apakah Anies akan menyelesaikan lima tahun masa jabatannya sebagai gubernur, namun saya meragukannya, saya rasa godaan untuk mencalonkan diri sebagai capres di 2019 sangat tinggi,” ucap sumber Istana Presiden yang menolak disebut namanya.

Harian tersebut juga menulis bahwa ambisi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu adalah rahasia terbuka di kancah perpolitikan Indonesia.

Tentu tidak ada yang lupa bahwa mantan Rektor Universitas Paramadina itu adalah peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat pada 2014.

Sejumlah pengamat menilai kontestasi 2019 selalu ada di benak doktor ilmu politik jebolan Universitas Northern Illinois, AS, itu apalagi setelah dia secara mengejutkan dicopot sebagai Mendikbud, Juli 2016.

Menurut The Straits Times, pencopotannya sebagai Mendikbud adalah pukulan telak bagi seorang Anies.

Tetapi dalam waktu singkat pencetus gerakan "Indonesia Mengajar" itu dengan gemilang melancarkan comeback politik spektakuler dengan mengalahkan gubernur petahana yang populer, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Namun kemenangan telak Anies dengan pasangannya Sandiaga Uno menurut harian Negeri Jiran itu juga diwarnai kampanye berbau SARA yang bukan hanya membelah warga Jakarta namun juga hampir mengoyak kesatuan sosial Indonesia sebagai negara.

Tidak sedikit yang mempertanyakan strategi Anies memenangkan suara pemilih Muslim dengan salah satunya beraliansi dengan kelompok konservatif.

Harian ini melanjutkan, kelihatannya kemenangan politisi berusia 48 tahun itu belum menciptakan momentum menuju tangga presiden.

Sejumlah survei yang dirilis menunjukan elektabilitas Anies yang merupakan 100 besar intelektual dunia versi Majalah Foreign Policy masih jauh di bawah Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

The Straits Times menyebutkan, semua mata saat ini tertuju ke Anies untuk melihat apakah dia dapat memimpin Ibu Kota secemerlang Ahok dan menyatukan Jakarta yang masih tercerai-berai oleh Pilkada DKI Jakarta lalu itu.

Anies disebut telah menyampaikan sejumlah janji-janji kampanye seperti rekonsiliasi masyarakat DKI, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kepemilikan rumah di kalangan warga miskin serta menghentikan proyek reklamasi.