Sudah Tertinggal dari Negara Lain, BSSN Harus Segera Operasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sudah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara tapi hingga kini belum operasional.

Fungsi pengamanan dan keamanan Cyber masih ditangani berbagai instansi.

Menurut pengamat intelijen Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib, Indonesia sudah sangat terlambat memiliki BSSN.

Untuk itu Ridlwan Habib mendorong pemerintah agar BSSN segera beroperasi.

"Dibandingkan dengan kesiapan negara lain, BSSN sudah sangat terlambat, mustinya 2 tahun yang lalu sudah beroperasi, " ujar Ridlwan Habib kepada Tribunnews.com, di Jakarta , Rabu (18/10/2017).

BSSN dengan doktrin proteksi , deteksi, identifikasi dan penapisan akan efektif jika perangkat organisasi sudah lengkap.

"Kepala BSSN semestinya dari pejabat senior yang memang sudah berkecimpung di bidang ini selama puluhan tahun, terlalu beresiko jika dijabat orang yang belum memahami fungsi siber dan sandi, " ujar Ridlwan.

 Saat ini fungsi pengamanan persandian dikendalikan oleh Lembaga Sandi Negara. Lembaga ini yang melebur menjadi BSSN dengan tambahan personel dari Kemkominfo.

 Serangan siber di dunia sudah semakin canggih, jika tidak segera ada protokol baku penanganan di Indonesia akan membahayakan keamanan nasional.

"Apalagi menjelang tahun 2019 , serangan siber juga bisa mengacaukan sistem pemilu. Ini harus diantisipasi segera, " katanya.

 Alumni S2 Kajian Intelijen UI itu meyakini Presiden Joko Widodo sudah mempunyai figur yang tepat untuk memimpin BSSN.

"Mungkin beliau sedang menentukan tanggal yang paling pas, secara kelembagaan saya yakin Lemsaneg sudah siap menjadi BSSN, " katanya.

Baca: Kemlu Dalami WNI Korban 1998 yang Terancam Deportasi

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN) akan diresmikan pada bulan Oktober ini.

Hal itu dikatakan Wiranto seusai acara Rakornas Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (17/10/2017).