Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Pelemahan Daya Beli Masyarakat Harus Diwaspadai

Laporan wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebentar lagi, umur Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla genap berusia tiga tahun, pada tanggal 20 Oktober 2017 mendatang.

Sejak awal menjabat sebagai Presiden, Jokowi terus menggenjot program di sektor infrastruktur, mulai dari jalan tol, bandara hingga pelabuhan.

Baca: Ini Isu Paling Membayakan Dalam Pemilu Menurut Bawaslu

Tujuannya untuk menciptakan konektivitas guna mengurangi biaya distribusi yang berujung pada penurunan harga komoditas.

Menurut Pemgamat Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, infrastruktur merupakan tren positif yang dibangun Jokowi untuk menjaga atau meningkatkan elektabilitasnya di 2019.

Baca: Perombakan Pengurus Golkar Dinilai Sebagai Upaya Penguatan Posisi Setya Novanto

"Kelebihan Jokowi menang di infrastruktur, trend dan sentimennya positif," kata Pangi, Jumat (13/10/2017).

Selain program di sektor infrastruktur, program populis yang dimiliki Jokowi, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Pemberian Makanan Tambahan, Program Keluarga Harapan dan sertifikat hak atas tanah dinilai menjadi kelebihan Presiden soal elektabilitas.

Belum lagi situasi politik yang menurut Pangi saat ini dapat dikendalikan yang memberikan keuntungan kepada Pemerintah terkait realisasi program-program yang ada.

Baca: Sekelumit Cerita Perbicangan Jokowi di Meja Makan Usai Tinjau Pengungsi Sinabung

"Jokowi sudah berhasil menguasai parpol politik di parlemen, sehingga kebijakan dan program pemerintah berjalan mulus," kata Pangi.

Namun, Pangi menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diatasi Pemerintah.

Misalnya pelemahan daya beli masyarakat, sulitnya mendapatkan lapangan kerja, hingga persoalan tarif listrik.

Baca: Cerita Di Balik Keputusan Jokowi Temui Massa Aksi 212 di Monas