Wiranto: Yang Memasukkan Senjata Bukan Institusi Liar
Saya jamin, jangan, dan tidak mengganggu keamanan nasional. Karena yang memasukan senjata bukan institusi yang liar
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembelian ratusan pucuk senjata berikut ribuan butir peluru oleh Polri, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, tidak perlu digaduhkan.
Ia juga menegaskan, bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pembelian itu, dan tidak akan mempengaruhi keamanan nasional.
"Saya jamin, jangan, dan tidak mengganggu keamanan nasional. Karena yang memasukan senjata bukan institusi yang liar, bukan, tapi institusi negara. Dananya juga bukan dari money laundring (red: pencuian uang), tapi dari dana pemerintah," ujarnya kepada wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2017).
Sejatinya, Wiranto hendak mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Panglima TNI. Jendral TNI. Gatot Nurmantyo, untuk meluruskan masalah tersebut.
Namun pertemuan itu gagal digelar, antara lain karena Panglima TNI hari ini, harus menghadiri gladi resik HUT TNI, di dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten.
"Jadi tunggu saja, saya akan rapat bersama sama instansi terkait, para menteri terkait. Saya rapat seperempat jam juga selesai, tapi belum hari ini karena yang lain masih ada halangan," katanya.
"Penyelesain masalah ini ada di saya, bukan di masyarakat, di saya sebagai menteri koordinator," katanya.
Informasi soal senjata, awalnya tersebar melalui pesan WhatsApp, yang tidak jelas sumbernya.
Informasi tersebut menyebut bahwa ada senjata yang ditahan BAIS TNI, yakni senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru.
Saat ini, senjata tersebut masih tertahan di gudang bandara Soekarno-Hatta.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo sudah mengklarifikasi, bahwa senjata yang saat ini masih berada di gudang Bandara Soekarno-Hatta, adalah senjata yang dipesan oleh Polri.
Ia membantah jika senjata-senjata tersebut ditahan, dan menurutnya pembelian senjata itu sudah sesuai aturan yang ada
Sebelumnya, Panglima TNI, Jendral TNI. Gatot Nurmantyo, menyebut ada pihak non-militer yang membeli senjata sebanyak 5000 pucuk, secara tidak patut.
Panglima TNI menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya, di sebuah acarayang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur dua pekan lalu.
Baca: KPK Didorong Segera Agendakan Penerbitan Sprindik Baru Terhadap Setya Novanto
Panglima TNI dalam pernyataannya tidak menyebutkan secara detail siapa yang ia maksud, dan ia juga enggan mengklarifikasi pernyataan itu ke wartawan.
Pernyataan Gatot Nurmantyo, akhirnya memaksa Wiranto dan Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, memberikan klarifikasi.
Baik Wiranto maupun Menhan, menyebut senjata yang dimaksud Panglima TNI, adalah senjata yang dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sebanyak 500 pucuk.
Keduanya membantah bahwa ada pihak non-militer yang membeli senjata sebanyak 5000 pucuk secara tidak patut. Belakangan, informasi soal pembelian senjata oleh polri pun bocor.
