PDIP: Pilkada dan Pilpres Mendekat, Polri Harus Ungkap Jaringan Saracen Lainnya
Saya berharap Polri terus melanjutkan pengungkapan dan penangkapan jaringan-jaringan lain
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri harus terus melanjutkan pengungkapan dan penangkapan jaringan-jaringan lain yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoax di media sosial, seperti jaringan Saracen.
Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris kepada Tribunnews.com, Jumat (25/8/2017).
Apalagi menurut Politikus PDI Perjuangan, saat ini pun masih banyak situs-situs dan akun yang aktif menyebarkan hoax dan ujaran kebencian di media sosial.
Berdasarkan informasi yang diterima Charles Honoris, masih ada jutaan akun dan puluhan ribu situs hoax yang sudah disiapkan untuk menghadapi perhelatan politik di tahun 2018 dan 2019.
Sebagaimana diketahui perheletan Politik pada 2018 adalah Pilkada Serentak dan 2019 merupakan Pemilui serentak pertama di Indonesia.
Tentunya hal ini dapat mencederai iklim demokrasi yang sehat menjelang pilkada dan pemilu, dan lebih lagi mengancam persatuan bangsa.
Karena penyebaran hoax dan ujaran kebencian adalah pelanggaran pidana mengacu pada Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Saya berharap Polri terus melanjutkan pengungkapan dan penangkapan jaringan-jaringan lain yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoax di media sosial," kata Charles Honoris.
Ujaran kebencian adalah benih dari aksi intoleran yang dapat memicu konflik horizontal, menyuburkan radikalisme bahkan aksi-aksi terorisme.
"Oleh karena itu ujaran kebencian harus kita lawan bersama. Ditunggu pengungkapan dan penangkapan selanjutnya," ucapnya.
Hal senada, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid mendesak Polri untuk mengusut Saracen, sebuah sindikat penyebar isu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial.
Sindikat seperti Saracen ini dengan teganya menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) hingga berita hoax di media sosial.
"Saya meminta usut tuntas sampai kepada siapa yang menyuruh dan siapa yang mendanai sindikat pabrik hoax ini," kata Meutya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Baca: Masinton: Johan Budi Jangan Kayak Cacing Kepanasan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini juga meminta pemerintah untuk serius melawan hoax yang terutama ingin memecah belah bangsa dan merusak semangat kebhinekaan.