Wiranto Ingatkan Agar Masalah HAM Tidak Dijadikan Alat Politik
Setelah warga memutuskan untuk berpisah dari Indonesia, terjadi sejumlah insiden yang oleh pihak tertentu dianggap pelanggaran HAM berat.
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jend. TNI. Purn. Wiranto menggelar halal bihalal dengan jajarannya di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017). (TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN)
Indonesia semakin mengenal tentang HAM setelah Komisi Nasional HAk Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan.
Namun menurut Wiranto, masih banyak masyarakat maupun kaum intelektual yang tidak paham tentang HAM akan tetapi bisa dengan mudah memberikan label pelanggaran HAM berat terhadap suatu peristiwa.
"Tapi perjalanan ke sini, masyarakat awam, bahkan kaum intelektual yang tidak mempelajari masalah hukum yang khas ini, pelanggaran HAM itu sudah rata-rata. (Peristiwa) Polisi memukuli orang (disebut) pelanggaran HAM. Itu (sebetulnya adalah) kriminal," ujarnya.
"Yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, itu harus memenuhi syarat yang sangat ketat, agar tidak disalahgunakan, agar tidak disalahartikan, agar tidak jadi alat politik," katanya.
