PKB Ancam Jokowi Soal Full Day School, PAN: Kami Dukung Pemerintah
"Kita serahkan kebijakannya kepada pemerintah dong, pemerintah kan satu. Nggak bisa pemerintah versi ini, kementerian versi itu,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai partai pendukung pemerintah, PAN tidak masalah soal penerapan kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari atau full day school.
Hal tersebut berbeda dengan sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengancam menarik dukungan kepada Joko Widodo dalam Pilpres 2019 jika kebijakan tersebut diberlakukan.
"Tanya (Ancam tarik dukungan) dengan PKB kalau itu," kata wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan, kepada Tribunnews.com di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2017).
Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah tidak boleh dibedakan antara kementerian atau Presiden Jokowi.
"Kita serahkan kebijakannya kepada pemerintah dong, pemerintah kan satu. Nggak bisa pemerintah versi ini, kementerian versi itu," katanya.
Baca: Ancam Tidak Dukung Jokowi Dalam Pilpires 2019, Pengamat: Muhaimin Ini Cerdik
Pihaknya menegaskan mendukung kebijakan pemerintah soal full day school.
"Ya kita dukung, toh selama ini anak-anak SMA sudah menerapkan itu," kata Taufik.
Namun, Taufik keberatan, jika hanya karena kebijakan Kemendikbud menerapkan full day school berdampak pada penilaian kinerja pemerintah secara keseluruhan.
"Harus secara utuh, nggak bisa kita by lintas sektoral, harus secara menyeluruh, dampaknya apa? Keuntungan apa?" ucapnya.
Jika pemerintah merasa kebijakan tersebut sudah tepat dan benar, tentu hal tersebut menjadi wilayah eksekutif untuk memutuskannya.
"Bukan domain DPR, parpol, masalah berhasil atau tidak tentu kejituan, kejelian dari kementerian itu. Setuju atau tidak kan eksekutif pemerintahnya," kata Taufik.
Sebelumnya PKB terus menyerukan penolakan terhadap kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari atau yang mereka sebut sebagai full day school.
Baca: Politikus PDIP: Kemendikbud Perlu Serius Tanggapi Sikap PKB Terhadap Kebijakan 5 Hari Sekolah
Menurut PKB sekolah lima hari dapat mematikan pendidikan berbasis kerakyatan seperti Madrasah Diniyah.
Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo perihal tersebut.
Namun, kebijakan sekolah lima hari itu tetap berjalan.
Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Maman Imanulhaq menegaskan jika permintaan itu tak digubris, PKB akan mencabut dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019.
"Kalau tidak ditanggapi Presiden, maka dapat kita katakan Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah,Jokowi menipu umat Islam, Jokowi tidak perlu kita pertahankan di 2019," kata Imanulhaq.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara di depan ratusan peserta Halaqoh Kebangsaan DPP PKB di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).
PKB melihat penyeragaman sistem sekolah lima hari justru membuat karakter bangsa yang sesuai Bhineka Tunggal Ika menjadi luntur.
Menurut Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar Madrasah justru mampu membentuk pendidikan karakter.
"Masing-masing bisa mandiri, jangan diseragamkan, kebijakan yang dinilai baik buat Jakarta belum tentu bagus buat yang lain. Jadi biarkan Madrasah tetap membangun karakter yang sudah terjaga," ujarnya.
