Begini Sikap Ketum Pagar Nusa Terhadap HTI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembubaran Hizbu Tahrir Islam masih menuai pro dan kontra terutama di kalangan umat Islam sendiri.

Pagar Nusa punya sikap sendiri terkait isu tersebut. Berikut petikan wawancara dengan Ketua Umum Pagar Nusa, M. Nabil Haroen: 

Pro kontra atas keputusan pembubaran HTI masih berlangsung, bagaimana Pagar Nusa melihatnya?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya merasa perlu menegaskan posisi Pagar Nusa yang akan tetap istiqamah untuk takdzim mengawal kiai dan mengabdi menjaga NKRI. Posisi itu perlu saya pertegas di awal, karena dari dua hal itulah, kiai dan NKRI, kami yakin bangsa ini insya Allah akan tetap aman. Ujungnya, tentu adalah kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.   

Termasuk, ketika memandang kebijakan pembubaran HTI, kami juga tidak akan lepas dari posisi tersebut. Bahwa, sikap kami tegas akan mendukung dan siap mengamankan keputusan pemerintah mulai dari mengeluarkan perpu hingga langkah lanjutan ketika membubarkan HTI. Kenapa? Karena dalam pandangan kami, langkah tersebut juga dilandasi semangat yang sama, menjaga NKRI.

Terkait pro kontra, saya kira hingga perkembangan yang ada saat ini, masih berada dalam batasan yang wajar. Pro kontra itu biasa. Silahkan bagi mereka yang merasa dirugikan untuk menempuh langkah hukum. Silahkan saja. Selama masih dalam koridor, semua tidak masalah. Yang akan menjadi masalah kalau ada pihak-pihak yang hendak bertindak di luar koridor. 

Apakah dengan demikian, anda melihat memang ada potensi kerawanan menyusul kebijakan pembubaran tersebut?

Yakinlah, kalau umat dan masyarakat Indonesia itu cerdas. Umat dan masyarakat sudah sangat bisa membedakan mana itu urusan agama mana urusan politik. 

Maksudnya?

Sudah sangat terang benderang, bahwa HTI itu adalah gerakan politik. Mereka bukan aliran agama, apalagi agama itu sendiri. Jelas-jelas, mereka itu hanya sebatas gerakan politik. Gerakan mereka bukan gerakan agama. Bahkan, aliran agama saja, bukan. 

Bukankah selama ini selalu disampaikan bahwa perjuangan mereka adalah untuk menegakkan agama?

Ini yang harus perlu terus diluruskan. Tujuan mereka mendirikan sistem pemerintahan khilafah di Indonesia itu jelas mengarah pada persoalan kekuasaan. Dan, persoalan kekuasaan itu tentu merupakan substansi dari setiap gerakan politik. Itu clear.

Gerakan politik itu jadi bermasalah karena gerakan tersebut dilakukan tentu juga dengan harus merongrong Pancasila dan UUD 1945. Sebab, Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan luhur para pendiri bangsa, termasuk ulama ketika awal pendirian negara ini tidak menggunakan sistem khilafah.

Karena bermasalah itulah, langkah pemerintah membubarkan HTI sudah sepantasnya didukung. Karena jika itu tidak dilakukan, justru akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, berpotensi merusak dan mengganggu ketertiban masyarakat Indonesia yang beragam. 

Jadi, pro kontra yang ada tidak selayaknya diatasnamakan kepentingan agama?

Persis. Rasulullah SAW pun tidak pernah mendeklarasikan negara Arab (suku) maupun negara Islam (agama). Rasulullah itu membangun negara Madinah, negara tamaddun, bahkan dengan sistem konstitusi modern. Dan itu terjadi 15 abad yang lalu.

Tidak ada dasar di Al Quran kalau harus khilafah, harus negara, harus kerajaan, harus kesultanan, harus republik, atau lainnya. Semua diserahkan pada kita sendiri untuk menentukan sistem yang paling sesuai.

Dan yang perlu juga diketahui, di negara-negara Arab pun, gerakan HTI banyak ditentang, bahkan dilarang.

Terakhir, adakah himbauan kepada HTI termasuk kepada para anggotanya?

Sekali lagi, kami perlu mengingatkan, agar langkah apapun yang akan ditempuh nantinya pasca keputusan pembubaran jangan lagi dilakukan dengan melanggar koridor yang ada. Jika itu dilakukan, Pagar Nusa siap berada di garda terdepan untuk menghadapinya. 

Kepada para anggotanya, kami ajak dengan segala ketulusan hati untuk kembali ke jalan yang benar. NU ataupun Pagar Nusa siap menampung dengan tangan terbuka jika berminat. (*)