Ketum GP Anshor Anggap Tidak Ada Kewajiban Muslim Dukung Khilafah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang anti Negara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI) menurut Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Anshor, Yaqut Cholil Qoumas, wajib ditertibkan.

Menurutnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang oleh pemerintah akan dibubarkan, juga termasuk ormas yang harus ditertibkan.

"Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, anti NKRI, disapu saja," ujarnya kepada wartawan, usai ia menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

HTI pada Mei lalu sudah diumumkan oleh pemerintah melalui mulut Menkopolhukam akan dibubarkan.

HTI yang mengusung konsep khilafah atau sistem kepemimpinan berdasarkan agama Islam, dinilai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 atas Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarkatan (ormas), pemerintah mencoba membubarkan HTI dan ormas-ormas semacamnya.

Yaqut Cholil Qoumas menganggap tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mendukung gagasan pendirian kekhilafahan, seperti yang diusung oleh HTI.

Ia menegaskan, bahwa umat Islam dianjurkan untuk menjalani hidup secara Islami.

"Yang dianjurkan dalam Islam, itu menganjurkan kehidupan secara Islami, bukan mendirikan sebuah negara," katanya.

Selain itu konsep kekhilafahan juga sudah tidak mungkin lagi diterapkan di era moderen ini.

Konsep tersebut hanya efektif diterapkan di masa awal perkembangan agama Islam, di mana umat muslim hanya berada di sekitaran Mekah dan Madinah.

"Sekarang umat Islam ada di mana-mana kok, bahkan ada di negara yang meyoritasnya Kristen, itu ada umat Islam, bagaimana mendirikan khilafah, nggak mungkin," katanya.