Komisi X Minta Sosialisasi Aturan ‘Lima Hari Sekolah’ Harus Massif
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberlakukan aturan ‘Lima Hari Sekolah’ terhitung mulai di tahun ajaran baru 2017/2018
Penulis:
Ferdinand Waskita
Editor:
Fajar Anjungroso
lihat foto
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Siswa kelas 9 mengerjakan soal mata pelajaran agama yang tertera di layar laptop, dan tablet saat mengikuti Ujian Sekolah/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (US/USBN) 2017, di SMP Negeri 44, Jalan Cimanuk, Kota Bandung, Senin (17/4/2017). Mengerjakan ujian sekolah dengan menggunakan komputer seperti ini dilakukan sebagai ajang persiapan siswa menghadapi Ujian Nasional Berbasis Kompurter (UNBK) pada Mei 2017. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)
“Dan tidak mungkin diserahkan daerah. Karena fiskal daerah terbatas. Sehingga, butuh perpres untuk dilakukan oleh beberapa kementerian terkait,” katanya.
Dengan adanya sosialisasi massif terkait aturan ini, Abdul Fikri berharap tidak akan terjadi kegaduhan. Mengingat, jumlah sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah, jumlahnya kalah dengan yang dikelola oleh swasta atau ormas.
“Penyelenggara pendidikan terbesar adalah Ormas NU dan Muhammadiyah. Kalau mereka merespon negatif, akan berbahaya. Tapi, kalau dijawab kegelisahan mereka, tentu tidak masalah,” kata Abdul Fikri.
