Nantinya Presiden yang Akan Memilih Rektor, Bukan Lagi Dikti, Mendagri Jelaskan Alasannya

"Saya kira tidak. regulasi sudah ada. hanya proses mekanismenya," pungkasnya.

Sebelumnya dari Risetdikti.go.id, pemilihan Rektor PTN berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri. Terdapat empat tahap yang harus dilakukan dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri.

Tahapan tersebut yakni, penjaringan, tahap penyaringan, tahap pemilihan, dan tahap pelantikan.

Terdapat perbedaan mekanisme pemilihan Pada PTN Berstatus Satuan Kerja/Badan Layanan Umum dan PTN berstatus badan hukum.

Untuk PTN berstatus satuan kerja‎, tahap penjaringan calon rektor dilakukan oleh senat. Tahap penjaringan dan penyaringan ini dilakukan paling lambat lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor.

Pada tahap penyaringan dihasilkan tiga calon rektor untuk diajukan ke Menristekdikti, yaitu paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat.

Tata cara tahap penjaringan dan penyaringan diatur dalam statuta PTN masing-masing.

Tahap pemilihan calon rektor dapat dilakukan dengan cara Menristekdikti dan senat melakukan pemilihan rektor dalam sidang Senat. Pada tahap ini Menristekdikti dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan.

Pemilihan rektor dilakukan paling lambat dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat. Paling lambat dua minggu sebelum pemilihan, senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon rektor kepada Menristekdikti.

Pemilihan rektor dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan Menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih dan senat memiliki 65%hak suara dan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama. Calon rektor terpilih adalah calon rektor yang memperoleh suara terbanyak. Selanjutnya Menristekdikti menetapkan dan melantiknya sebagai rektor .

Untuk PTN berstatus Badan Hukum, pemilihan mengacu kepada statuta dan Peraturan MWA masing-masing. Pemilihan pucuk pimpinan PTN Badan Hukum dilakukan oleh MWA bersama-sama Menristekdikti selaku anggota MWA ex-officio.

Hak suara Menteri selaku anggota MWA 35% dari suara MWA yang hadir dan MWA memiliki 65% hak suara dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama.

Calon pemimpin PTN Badan Hukum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan dan dilantik oleh MWA sebagai pemimpim/rektor PTN Badan Hukum.