Korupsi KTP Elektronik
Golkar Harap Tak Ada Pihak Manfaatkan Momentum Kasus e-KTP Untuk Kepentingan Politik
"Hormati seluruh proses-proses hukum yang ada dengan tetap berpegang prinsip asas praduga tidak bersalah. Itu kita prinsipnya,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar akan mengawal proses persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Sekjen Golkar Idrus Marham menghormati proses hukum yang berjalan.
Hal itu dikatakan Idrus menanggapi kesaksian Mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini yang menyeret nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
"Hormati seluruh proses-proses hukum yang ada dengan tetap berpegang prinsip asas praduga tidak bersalah. Itu kita prinsipnya," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (17/3/2017).
Idrus berharap tidak ada upaya pihak-pihak yang memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan politik tertentu.
Karenanya, ia menyerahkan perkembangan kasus e-KTP kepada proses pengadilan.
Hal yang sama dikatakan Idrus mengenai pernyataan terdakwa e-KTP Irman.
Baca: Choel Mallarangeng Segera Disidang
Baca: Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi Dukung KPK Tuntaskan e-KTP
Baca: Fadli Zon Sebut Sosialisasi Revisi UU KPK Karena Ada Perbedaan Pendapat di DPR
Menurut Idrus, hal tersebut dalam tahap kesaksian.
"Karena itu seluruhnya prosesnya kita percayakan ke proses peradilan. Bahwa proses itu akan berjalan baik dan didasarkan dengan fakta-fakta yang ada," kata Idrus.
Sebelumnya nama Setya Novanto disebut dalam kesaksian mantan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Novanto disebut pernah meminta agar Diah Anggraini menyampaikan pesan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.
