Mensos Apresiasi Langkah Pemerintah Sumbawa Barat Terbitkan 'Pariri' dan 'Bariri'

TRIBUNNEWS.COM, SUMBAWA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang menerbitkan Kartu Pariri dan Bariri dalam rangka mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi di Sumbawa Barat.

Kartu Pariri diberikan kepada masyarakat lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Adapun pencairan, Pemkab Sumbawa Barat menggandeng empat bank antara lain BRI, Mandiri, BNI, dan Bank NTB.

Sementara Kartu Bariri merupakan bantuan langsung berupa permodalan usaha tanpa bunga, bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan, dan lain sebagainya.

"Apa yang dilakukan Sumbawa Barat sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif yang digariskan oleh Presiden karena dalam penyalurannya menggandeng perbankan," ujar Khofifah dalam pernyataannya saat pengukuhan 723 agen program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) di Lapangan Upacara Graha Fitrah, Sumbawa Barat Kamis (16/2/2017).

Menurut Khofifah, keberadaan kartu ini tidak berseberangan dengan program pemerintah seperti bansos disabilitas maupun bansos lansia yang didanai melalui APBN.

Sebaliknya, kartu ini berfungsi "menambal" dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD.

"Jadi mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah," ujarnya.

Secara khusus, Mensos mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sumbawa Barat, W. Musyarifin yang telah berkomitmen penuh dalam menanggulangi kemiskinan.

Diungkapkan Khofifah, Kartu Pariri yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi lansia dan disabilitas adalah yang pertama di Indonesia.

Begitu juga dengan Kartu Bariri yang berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

"Saya berharap apa yang dilakukan Sumbawa Barat bisa menular ke Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Minimal di Provinsi NTB," ujarnya.

Serahkan Bantuan Sosial
Mensos Khofifah juga menyerahkan bantuan sosial bagi Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp21,2 Miliar. Bantuan yang diserahkan secara simbolis di Pendopo Bupati Sumbawa Tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan, Bansos Lansia, Bansos Disabilitas, Beras Sejahtera, dan Bantuan Hibah Dalam Negeri.

Bantuan rastra merupakan bantuan dengan nominal terbesar senilai Rp13,8 miliar yang diperuntukkan bagi 10.096 keluarga. Disusul PKH senilai Rp 7,2 miliar bagi 4.006 keluarga dan bantuan hibah dalam negeri sejumlah Rp78 juta.

"Total keseluruhan bansos yang digelontorkan pemerintah untuk 10 kabupaten di NTB senilai Rp950 miliar," ujarnya.

Khofifah mengatakan saat ini pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah gencar melakukan percepatan pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia dengan mengintegrasikan bantuan sosial dan subsidi dalam satu kartu keluarga sejahtera (KKS).

Diterangkan, kartu tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung bansos PKH, Pangan, serta Subsidi lainnya.

Dalam menyalurkan bantuan sosial nontunai, Kemensos bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.

Khofifah menerangkan, lokasi ujicoba penyaluran bantuan sosial non tunai PKH di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 adalah kota Mataram.

Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu lokasi perluasan penyaluran non tunai tahun 2017 bersama-sama dengan 7 Kabupaten lainnya.

"Total Penyaluran Non Tunai sampai dengan akhir tahun 2017 akan menjangkau 34 Provinsi di 200 Kabupaten, 98 Kota dan 2.065 Kecamatan bagi 3.019.704 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujar Mensos.

Bupati Sumbawa Barat, W. Musyarifin mengatakan apa yang dilakukan olehnya merupakan upaya mendidik masyarakat agar mau menabung, bertanggung jawab, disiplin dan jujur.

Digandengnya bank dalam penyaluran bantuan menurutnya adalah salah cara modern agar bantuan yang diberikan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.