Istana Bantah Kerahkan Massa ke Rumah SBY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di Komisi III DPR Didik Mukrianto menilai mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Wapres RI Boediono punya hak dapat pengamanan negara.

Karena itu Didik menyayangkan pihak kepolisian tidak melakukan pencegahan saat demonstrasi di depan rumahnya terjadi.

"Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan Pengamanan dengan fasilitas secara terbatas," ujar Didik.

Didik mengingatkan kepada arapat kepolisian agar memberikan keamanan penuh kepada SBY. Hal itu dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.

"Pengamanan diberikan selama di dalam negeri dan luar negeri," ujar Didik.

Didik menjelaskan pengamanan sebagaimana dimaksud meliputi pengamanan pribadi, pengamanan instalasi, pengamanan kegiatan dan pengamanan penyelamatan.

"Pengamanan instalasi meliputi kediaman dan penginapan yang digunakan, tempat kegiatan, acara, dan instalasi lain yang dihadiri, materiil yang digunakan selama kegiatan," papar Didik.

Didik menambahkan sikap Polri sebagai lembaga negara harus bersikap netral.

"Seharusnya Polri menjaga netralitas dalam politik praktis dan menegakkan aturan," kata Didik.

Baca: Jokowi Diminta Turun Tangan Dinginkan Suasana Jelang Pilkada DKI

Juru bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan mantan Presiden dilindungi Undang-undang (UU) yang juga berlaku pada presiden-presiden RI yang lain.

"Padahal, apabila mahasiswa bermaksud melakukan protes, aksi bisa dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat. Kami terbuka pada dialog dan mengakui unjuk rasa damai adalah hak konstitusional kita semua," kata Rachland.

Istana Bantah
Kepala Staf Presiden Teten Masduki membantah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bercuit di twitter bahwa ada pihak tertentu berupaya mengerahkan massa untuk berunjuk rasa di kediamannya dalam acara Jambore Mahasiswa di Cibubur, Jakarta Timur.

"Enggak ada itu," ujar Teten.

Teten mengaku menghadiri acara jambore mahasiswa tersebut. Materi yang disampaikan di acara jambore mahasiswa itu seputar pencapaian 2 tahun pemerintahan.

"Ya biasa yang dimasalahkan mahasiswa ketika dialog itu banyak mengenai dana desa, pemberantasan korupsi, HAM, agraria dan sebagainya. Dialog begitu saja," tutur Teten.

Selain itu, Teten juga mengatakan ada pembahasan mengenai NKRI yang menekankan agar saling mengedepankan sikap toleransi antarsuku, ras dan agama.

"Jangan kita sekali-kali menganulir, meniadakan keberagaman ini. Kalau dihilangkan, kita akan ada konflik horizontal, kita gagal jadi negara maju. Sibuk berkelahi sesama saudara, lupa membangun, tidak punya kesempatan membangun inovasi, hasil pembangunan mungkin mengalami kerusakan, kemandegan," kata Teten.

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Chrisma Albandjar menjelaskan kehadiran Teten di acara Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia di Bumi Perkemahan Cibubur pada Minggu (5/2/2017) atas undangan Panitia Jambore.

Pada acara tersebut, Teten Masduki menyampaikan materi mengenai menjaga NKRI.

Ada tiga poin yang disampaikan Teten di hadapan peserta jambore.

Pertama, untuk menjaga NKRI harus terus menjaga toleransi terhadap keberagaman sesama warga.

"Selain toleransi, semua warga di Indonesia harus merasakan pembangunan, dari Jawa sentris ke Indonesia sentris, termasuk mereka yang di daerah terpencil, perbatasan dan pulau terdepan," ujarnya.

Kedua, lanjut Chrisma, Teten menyampaikan harus punya kemampuan kompetisi dalam persaingan dalam menarik mendapatkan investasi, perdagangan dan pasar tenaga kerja.

Karena itu, peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur dan kemudahan usaha harus dilakukan.

"Ketiga, kita harus menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi dan sosial dengan mendapatkan akses yang sama terhadap hasil pembangunan termasuk akses terhadap informasi, permodalan dan lahan, pendidikan dan pelayanan kesehatan," tuturnya.

Selain itu, kata Chrisma, mahasiswa juga menyampaikan kritik kepada pemerintah dalam sesi dialog. Kritik itu tentang transparansi dana desa, HAM masa lalu, masalah investasi asing, Papua, masalah listrik dan pendidikan.

"Dalam kesempatan itu, Teten mengajak mahasiswa untuk turun ke desa guna memastikan program-program di desa berjalan dengan baik untuk kemajuan desa," tuturnya. (jar/fer/nic/wly)