Sabtu, 4 Oktober 2025

Hadi Tjahjanto Janji Transparan

Hadi mengungkapkan strateginya termasuk janjinya, transparan melakukan perencanaan maupun pengadaan alat utama sistem senjata

Warta Kota/henry lopulalan
Marsekal Madya (Marsdya) Hadi Tjahjanto dalam pelantikan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/1/2017). Presiden Joko Widodo menunjuk Marsdya TNI Hadi Tjahjanto sebagai KSAU menggantikan Marsekal Madya Agus Supriatna yang purna tugas. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Marsekal TNI Hadi Tjahjanto resmi mengemban jabatan barunya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan Marsekal TNI Agus Supriyatna. Hadi dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (18/1/2017) kemarin.

Usai pelantikan, Hadi mengungkapkan strateginya termasuk janjinya, transparan melakukan perencanaan maupun pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). "Langkah awal memang saya sudah memiliki program bahwa kita akan melaksanakan satu perencanaan yang transparan sampai dengan pengadaan barang atau alutsista," ujar Hadi.

Upaya transparansi pada perencanaan dan pengadaan alutsista tersebut menurut Hadi, dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan seluruh kekuatan udara saat melaksanakan tugasnya, terutama terbang. "Sehingga kita terhindar dari accident atau kecelakaan pesawat terbang, itu yang benar-benar akan saya awasi. Saya akan turun ke bawah," ucap Hadi.

Hadi juga mengatakan dirinya akan turun langsung ke lapangan, memantau setiap aktivitas anggotanya, terkait pemeliharaan alutsista hingga latihan penerbangan. "Saya memantau bagaimana pelaksanaan pemeliharaan di bawah, kemudian bagaimana saat melaksanakan briefing di bawah, perencanaan penerbangan entah itu penerbangan latihan entah itu penebangan operasi akan saya cek," kata Hadi.

"Karena saya punya satuan-satuan bawah yang bisa saya kontak setiap hari. Ini yang akan saya laksanakan, saya laksanakan secara melekat," ujar Hadi lagi.

Di tempat yang sama, Marsekal Agus Supriyatna berharap Hadi Tjahjanto meneruskan rencana strategis yang sudah disusun di era kepemimpinannya. Agus mengatakan, rencana strategis yang sudah disusun saat ini adalah hasil kajian seluruh personel TNI Angkatan Udara, dari bawah sampai atas. Renstra ini juga sudah dibuat dengan perhitungan yang matang.

"Apa yang sudah kami rencanakan di renstra mudah-mudahan itu diteruskan. Tetap diteruskan karena bikin renstra itu tidak mudah," katanya lagi.

Hadi kemudian memastikan terkait, alat utama sistem persenjataan (alutsista), hibah pesawat F16 dari Amerika Serikat. Ia menegaskan, hibah yang sudah jauh-jauh hari dilaksanakan sedang berjalan. Dari 24 pesawat tempur F16 yang direncanakan datang ke Indonesia, baru ada 14 pesawat yang sudah datang. "Kurang 10 pesawat (lagi) dan saat ini sedang berjalan," kata dia.

Selain F16, pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia, masih dalam tahap perencanaan lebih lanjut. Selain itu, ada pula hibah pesawat Hercules yang juga akan tiba ke Indonesia. "Hercules sudah mulai berdatangan. Hercules semuanya, baik untuk melaksanakan terbang, semua dioperasikan oleh Skadron Udara 32 di Malang," tutur Hadi.

Sementara terkait pembelian helikopter AgustaWestland AW101 yang sempat bermasalah beberapa waktu lalu, Hadi mengaku akan mengevaluasi kembali. "AgustaWestland ini sudah ada pada perencanaan sebelumnya. Namun, saya akan evaluasi dulu," ujarnya.

Soal jadi atau tidaknya helikopter tersebut dibeli, lanjut Hadi, hal itu bergantung pada hasil evaluasi nantinya. "Itu kan tim, tidak bisa dari beberapa orang saja. Tim melihat beberapa aspek," ujar Hadi.

Rencana pembelian helikopter ini sempat ditolak oleh Presiden Jokowi pada 2015 silam, TNI AU tetap membeli helikopter AgustaWestland asal Inggris. KSAU pada saat itu, Marsekal Agus Supriyatna, berargumen, yang ditolak Presiden itu adalah heli AW101 untuk VVIP.

Sementara itu, yang direncanakan dibeli ini difungsikan untuk pasukan tempur dan SAR.
"Sudah sesuai kajian TNI AU," ujar Agus.

Akhirnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memutuskan tetap membatalkan rencana pembelian itu. Panglima TNI juga menerjunkan tim investigasi untuk menyelidiki apakah ada kesalahan dalam proses perencanaan pembelian itu. "Saya sudah kirim tim investigasi kenapa itu terjadi. (Jika ada oknum yang menyalahi prosedur), pasti dihukum," ujar Gatot di Jakarta, Rabu (28/12/2017) lalu. (tribunnews/nicolas manafe)

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved