Jokowi: Dua Tahun Lalu, Gedung Imigrasi dan Bea Cukai di Entikong Betul-betul Kayak Kandang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di depan ribuan kader PDI Perjuangan, Presiden Jokowi mengungkap capaian yang sudah ia kerjakan selama dirinya memerintah.

Salah satunya memamerkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar). Pos perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Dua tahun yang lalu, pada bulan Desember, saat saya ke Entikong, yang namanya Gedung Imigrasi, Gedung Karantina, Gedung Bea Cukai itu kayak kandang, betul-betul kayak kandang. Saya tidak menyampaikan kandang apa, tapi kayak kandang," kata Jokowi dalam pidato perayaan ulang tahun ke-44 PDIP di Assembly Hall JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017) kemarin.

Presiden mengungkap hal lain, pencapaian yang telah berhasil diraih mengenai pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi, kita patut bahagia bahwa pada 2016 pada semester II ekonomi kita 5,18 kemudian triwulan ketiga turun sedikit dan kita harap tahun ini ekonomi tumbuh minimal 5,4 persen," ujar Presiden Jokowi.

Meski tidak begitu signifikan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dari beberapa negara, di antaranya Jepang, Brazil, Malaysia dan Meksiko.

Presiden menyebut, tantangan pemerintah ke depannya yakni mengatasi ketimpangan ekonomi, meski ada sedikit perbaikan.

"Ketimpangan kaya-miskin antarwilayah ini tantangan kita. Beberapa tahun lalu angka gini ratio kita 0,41. Pada dua tahun ini 0,37. Ini yang kita syukuri," ucap Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden juga memaparkan bagaimana pemerintah fokus pada pembangunan di daerah pinggir, pulau terluar dan perbatasan.

Dijelaskan, beberapa kebijakan pemerintah mulai dari implementasi dana desa yang berjalan baik, pembangunan bandara di pulau terluar, peningkatan ekonomi masyarakat di pulau terluar, hingga perbaikan kantor perbatasan negara.

Jokowi juga memaparkan bagaimana pemerintahannya telah menyamakan harga Bahan Bakar Minyak di Jawa sama dengan di Papua, program tol laut untuk menyeimbangkan harga bahan baku antarwilayah serta melakukan redistribusi aset atau land reform.

"Dengan pemberian konsesi tanah adat inilah ekonomi Pancasila, ekonomi gotong-royong dinikmati rakyat, bukan segelintir masyarakat. Sekarang ini kita kantongi 12,7 juta hektare yang terus kita bagikan," tutur Presiden Jokowi.

Sebelum Presiden Jokowi, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengapresiasi langkah Presiden yang telah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila.

Dengan pengakuan tersebut, secara resmi negara telah mengakui bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

"Terima kasih Bapak Presiden," kata Mega.

Mega mengatakan, sejak awal didirikan, PDI Perjuangan selalu menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologis partai. Oleh karena itu, adanya pengakuan pemerintah pada akhir 2015 lalu merupakan sebuah peristiwa bersejarah.

"Peristiwa di pengujung tahun 2015 telah menggugah sebuah pertanyaan filosofis dalam diri saya, cukupkah bangsa ini sekadar memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila," kata Mega.

Presiden RI kelima itu mengatakan, pengakuan tersebut memberikan konsekwensi ideologis yang harus dipikul bersama. Pasalnya, pengakuan tersebut juga berdampak terhadap setiap keputusan dan kebijakan poitik yang diproduksi.

"Yang sudah seharusnya bersumber pada jiwa dan semangat nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945," ujar dia. (tribun/nic/fer)