Tjahjo Kumolo Ingatkan Pelaksana Tugas Gubernur Banten Soal Kerawanan Saat Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banten masuk dalam katregori wilayah rawan konflik saat berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan untuk memperhatikan hal tersebut.

"Merujuk indeks kerawanan Pilkada yang diterbitkan Bawaslu dan laporan dini intelijen, memang provinsi Banten diidentifikasikan sebagai daerah rawan," kata Tjahjo Kumolo.

Hal tersebut diungkapkan Tjahjo dalam acara pelantikan Plt Gubernur Banten dan Plt Gubernur DKI Jakarta, di kantor Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

Selain itu, Tjahjo Kumolo berharap lembaga seperti Bawaslu dan Panwaslu bisa bekerja maksimal melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Semua pihak, untuk bisa mengawasi dan memantau tahapan-tahapan Pilkada," ucapnya.

Jika potensi tersebut bisa diantisipasi, diyakini pelaksanaan Pilkada serentak 2017 yang akan digelar pada 15 Februari mendatang, akan berlangsung sukses.

Tjahjo Kumolo meyakini hal tersebut dengan mengacu pada kesuksesan Pilakda serentak sebelumnya yang bisa berlangsung sukses.

Nata Irawan kepada wartawan di kantor Kemendagri, memastikan dirinya akan melaksankan tugasnya dengan baik.

Dalam menjalankan kewenangannya, ia akan selalu memperhatikan peraturan yang ada.

Ia juga menegaskan bahwa sebagai kepala daerah dan sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) posisinya netral.

"Saya bersikap tidak ke kiri tidak ke kanan, karena memang janji PNS netral,"ujarnya.