Inilah yang Dibicarakan Jokowi di Atas Kapal Perang KRI Imam Bonjol

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bertolak dari Lapangan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Presiden Joko Widodo mendadak menuju Ranai, Natuna.

Di atas 

Berdasarkan keterangan Tim Komunikasi Presiden, ini merupakan kunjungan kerja pertama kalinya Presiden ke Kabupaten Natuna.

Dalam kunjungan kerja ini, Presiden Joko Widodo akan memimpin rapat terbatas tentang pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia dan kawasan strategis Nasional.

Wilayah Kepulauan Natuna menjadi strategis karena merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.

Wilayah ini juga merupakan wilayah laut Indonesia yang menjadi jalur utama pelayaran laut dunia terutama bagi kapal-kapal yang hendak menuju Hongkong, Jepang, dan Korea.

Pengembangan Natuna menjadi sebuah keharusan dan juga prioritas utama bagi pemerintah Indonesia, bukan saja karena Presiden ingin perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia, tetapi juga Presiden ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sebagai daerah kepulauan, pembangunan di sektor kelauatan, perikanan dan pariwisata bahari di kabupaten Natuna diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

Presiden mengadakan rapat terbatas di Kepulauan Natuna karena ingin melihat langsung kondisi di Kepulauan Natuna sehingga rencana pengembangan yang akan ditempuh akan menjadi lebih terarah, jelas dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Presiden juga berpesan agar patroli dan penjagaan kawasan Natuna harus ditingkatkan. "Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut harus lebih ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar maupun kesiapannya," ujar Presiden Jokowi.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, hasil rapat terbatas di KRI Imam Bonjol 383 dengan Presiden yakni adanya rencana memenuhi perairan Natuna oleh kapal nelayan yang biasa beroperasi di perairan Jawa.

"Sudah ada pikiran presiden untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan dekat Jawa yang sudah crowded bisa juga main di sini," ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan, munculnya pemikiran demikian akibat sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini yaitu pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, terutama berbendera Tiongkok di Perairan Natuna.

"Lebih baik main di sini, daripada orang lain yang main di sini," kata Luhut.

Untuk menunjang operasional kapal nelayan di Perairan Natuna, Luhut mengatakan telah disusun rencana untuk menambah daya listrik di darat, misalnya di Pulau Pemping, Kepulauan Riau.

"Listrik tadi Menteri ESDM sudah katakan bahwa gas sedang dialirkan ke Pulau Pemping dan itu mungkin 50 megawatt atau secara bertahap akan disampaikan," tutur Luhut.