Anggaran Dibintangi, Wakil Ketua DPR Sebut Proyek Hambalang Belum Bisa Dilanjutkan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo berencana melanjutkan proyek P3SON (Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional) di Hambalang. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku mengetahui persoalan Hambalang.

"Saat itu pembangunan Hambalang tidak bisa dilanjutkan karena anggaran proyek Hambalang dibintangi komisi X dan audit BPK. Kan harus dicaikan, sedangkan dalam Panja Hambalang kalau proyek ini tidak bisa dilakukan," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Agus juga mengatakan KPK tidak menyarankan untuk melakukan pekerjaan proyek Hambalang. Sehingga, siapapun menteri dan presidennya tidak bisa melakukan pembangunan Hambalang.

"Dari DPR, KPK tidak bisa setujui, padahal DPR ada panjanya. Tapi rekomendasi itu tidak cukup. Dulu terbentur dengan anggaran multiyears sehingga ini ranah hukum. Oleh karea itu, kami sepakat tak teruskan. Sekarang apabila memang KPK bs berikan rilis dan bisa bisa saja. Ini membutuhkan pembahasan lanjut," katanya.

Ia pun membantah adanya usulan proyek Hambalang dijadikan museum. Sebab, proyek tak bisa dilaksanakan karena anggaran pembangunan dibintangi.

"Masih dibintangi. Bagaimana proses selanjutnya. Itu kan Waktu itu dalam proses, pembangunan itu jadi barbuk KPK. Kalau mau dibangun, apakah ada faedahnya tentu saja dengan melihat bukti-bukti," kata Politikus Demokrat itu.

Komisi X, kata Agus, akan membahas persoalan Hambalang dengan Kemenpora serta Kemenkeu mengenai anggaran pembangunan wisma atlet tersebut. "Ini soal dana yang dibintangi," katanya.