Salahkan Pemerintahan SBY, Darmin Nasution Diminta Fokus Urus Paket Kebijakan Ekonomi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution diminta fokus memastikan efektiivitas 10 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan dalam enam bulan terakhir.

Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan mengatakan Darmin tidak perlu mencari kesalahan pemerintah terdahulu.

Seperti menyebutkan keterlambatan SBY mengenforce UU Minerba sebagai penyebab keterlambatan ekonomi saat ini.

"Itu malah tidak relevan dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," ucap Marwan di gedung DPR RI, Kamis (18/2/2016).

Anggota fraksi Demokrat itu menilai pernyataan Darmin yang menyayangkan kinerja pemerintahan SBY.

Menurutnya pernyataan Darmin tidak sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang mengharapkan suasana kondusif agar dapat fokus membangun Indonesia.

Sehingga pernyataan yang kontraproduktif tak perlu dilempar kepada publik.

"Lebih baik fokus pada agenda yang sudah dibuat dan segera realisasikan. Itu yang paling penting saat ini," ucapnya.

Masih kata Marwan, Menko Perekonomian harus memastikan sejauh mana paket-paket kebijakan tersebut efektif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi perlu didorong bersama untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

Berdasarkan data BPS terkini menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional 2015 hanya 4,76 persen, dari target APBN 2015 5,7 persen.

Kemiskinan bertambah 780 ribu jiwa (per September 2014-September 2015) dan pengangguran bertambah 320 ribu orang pada periode Agustus 2014-2015.

"Jangan lupa juga, GNI (Gross National Icome) ratio mencapai 0.47 untuk perkotaan semakin menunjukan ketimpangan," ucapnya.

Dengan data tersebut pemerintah harus mebyiasatinya dengan program yang pro rakyat supaya bisa mendongkrak indikator perekonomian.

"Tanpa program pembagunan yang efektif angka-angka indikator makro ekonomi tersebut akan terus memburuk di tahun 2016 ini," katanya.