Prahara Partai Golkar
KPK Tidak Akan Dihalangi Awasi Munas Golkar
"Saya mendukung. Karena ada calon pejabat, KPK melihat itu sesuatu yang wajar dan layak,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar Ridwan Bae mendukung adanya usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi jalannya Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.
Sejumlah pihak mengusulkan KPK ikut mengawasi Munas Golkar untuk mencegah politik transaksional.
"Saya mendukung. Karena ada calon pejabat, KPK melihat itu sesuatu yang wajar dan layak," ujar Ridwan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/2/2016).
Dikatakan dia, 80 persen nama yang muncul dalam bursa calon Ketua Umum Partai Golkar merupakan pejabat negara.
"Ada ketua DPR, ketua Fraksi, ketua kelengakapan dewan. Kalau ada niat KPK atau Polisi untuk mencermati itu tidak ada halangan," ucapnya.
Sedangkan mengenai dukungannya kepada calon ketua umum, Ridwan mengaku belum ada satu pun calon yang mendatangi dirinya.
Ridwan merupakan Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara.
"Belum ada yang datang ke daerah saya atau mengajukan diri," kata Anggota Komisi V DPR itu.
Ia menyebutkan calon ketua umum Golkar yang sudah melakukan konsolidasi antara lain Ade Komaruddin, Setya Novanto, Aziz Syamsuddin, Airlangga Hartanto, Priyo Budi Santoso dan Idrus Marham.
Menanggapi usulan pembentukan dewan konvensi saat Munas, Ridwan mengaku akan mendukung bila bermanfaat untuk rakyat.
"Saya pikir sepanjang itu bermanfaat untuk rakyat dan partai, kenapa tidak?" ungkapnya.
