Kasus Bansos Sumut
Gatot Pujo Cuek Setelah Tengku Erry Urusi Gaji Pegawai
Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry buka-bukaan saat hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dengan terdakwa Gubernur nonaktif Sumut.
lihat foto
Erry pun tak mempermasalahkannya karena surat teguran itu juga ditembuskan kepada Gatot. Belakangan, penyimpangan penyaluran dana tersebut dipermasalahkan secara hukum.
"Yang saya tahu baru-baru ini disidik Kejaksaan Agung. Polda dan Kejati di awal ada penyelidikan dana bansos tapi tidak tahu perkembangannya," kata Erry.
Jalan Islah
Perselisihan Gatot dan Erry sempat didamaikan Ketua DPRD Sumut Ajib Shah di rapat paripurna. Namun, proses islah justru membentur dinding.
Upaya islah sempat pula dilakukan di kantor DPP Partai NasDem pada 29 Mei 2015.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gatot, Erry, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Otto Cornelis Kaligis selaku Ketua Mahkamah Partai. Di sana, Erry menyampaikan uneg-unegnya selama dua tahun mendampingi Gatot.
"Saya tidak pernah satu pun dapat tugas disposisi dari beliau. Beliau menanyakan kenapa hadir di tempat yang tidak saya wakilkan. Saat itu bapak enggak ada," kata dia.
Alih-alih meminta Erry menggantikannya, Gatot malah menunjuk kepala dinas untuk mewakilinya.
"Saya tanya ke bapak, apa keberatan saya mewakili bapak tanpa disposisi bapak?" kata Erry.
Saat itu, Erry mempertanyakan Gatot yang tidak pernah menegurnya. Padahal, Gatot sebagai atasan berwenang menindak bawahannya ketika ada kesalahan.
Selain itu, ia juga mengklarifikasi soal laporannya ke KPK, Kejaksaan dan Polri. Erry justru menyebut kader Partai Keadilan Sejahtera sendiri yang melaporkan Gatot.
"Justru terbalik. Saya dapat teguran dari Inspektorat Kemendagri banyak hal tentang pemindahan mutasi pegawai, adanya anggaran di Sumut. Jelas itu dibuat oleh pegawai dan masalah anggaran oleh anggota DPRD oleh partai Pak Gubernur sendiri," kata dia.
Erry menilai banyak pihak yang ingin mengadu domba dirinya dengan Gatot. Ia pun meminta Gatot agar tidak mudah percaya dengan hasutan orang-orang di luar.
"Saya tidak tahu Pak Gubernur dua tahun berubah drastis. Saya tidak tahu kenapa berubah, bukan hanya ke saya, tapi banyak orang," kata Erry.
Gubernur nonaktif Sumut, Gatot Pujo Nugroho menimpali pernyataan Erry dengan membeberkan jatah SKPD yang bakal ditempati pejabat daerah dari pihak Erry.
"Itu yang jadi forum islahnya di Gondangdia, tanggal 19 Mei 2015, saya mengatakan redaksional Bang SP (Surya Paloh), dari 55 SKPD cuma kasih 10 saya pikir wajar dan beliau minta 4 SKPD. Makanya saya sampaikan ke Pak Wagub bahwa tour of duty nggak harus bidding (lelang jabatan), bidding kalau jabatan lowong," kata Gatot seraya menyatakan, SKPD yang diminta Erry adalah kepala inspektorat Pemprov.
