Prahara Partai Golkar
Tiga Hal Ini yang Dibahas Rapimnas Golkar Kubu Ical
Partai Golkar hasil kepengurusan Munas Bali akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) mulai tanggal 23 sampai 25 Januari 2016
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Golkar hasil kepengurusan Munas Bali akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) mulai tanggal 23 sampai 25 Januari 2016 di Jakarta Convention Center (JCC).
Dalam Rapimnas ini tiga materi pokok bakal dibahas antara pengurus DPP dengan DPD tingkat I dan organisasi sayap Partai Golkar.
Ketua Steering Committee Rapimnas Golkar, Fredy Latumahina mengatakan, pertama adalah keorganisasian, program dan pernyataan politik. Masing-masing materi akan dibahas oleh komisi tersendiri.
Menurutnya, komisi organisasi akan membahas soal konsolidasi dan evaluasi atas pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015.
"Kami ingin Rapimnas mengevaluasi seluruh aktivitas kemenangan di Pilkada 2015. Seluruh hasil dengan poin kelemahan pilkada 2015 bisa menjadi dasar pokok menyusun program pilkada 2017, 2019, dan seterusnya," kata Freddy dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jumat (21/1/2016) malam.
Dia menyebutkan, dualisme kepengurusan yang terjadi satu tahun belakangan, membuat peran partai peraih suara terbanyak kedua di pemilu legislatif 2014 itu kedodoran. Karenanya Golkar harus kembali solid.
"Dengan rapimnas, kami kembali mewujudkan Golkar yang solid dan satu," katanya.
Sementara untuk komisi program, Golkar akan membahas bagaimana merumuskan konsolidasi internal yang baik demi memperbaiki citra Golkar.
"Dalam rapimnas ini, akan dibahas juga bagaimana dalam program itu melakukan kaderisasi. Kader yang dipilih adalah kader yang dapat menjaga marwah partai dan menyamai langkah pemikiran partai," katanya.
Sementara untuk pernyataan politik, Golkar ingin menata kembali pola hubungannya dengan pemerintah. Menurutnya, dalam rekomendasi yang dihasilkan di rapat konsultasi nasional di Bali, salah satu keputusannya adalah merekomendasikan agar DPP mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Dalam hal ini kata Freddy, Golkar berkewajiban untuk mewujudkan stabilitas pemerintahan.
"Kami juga ingin melihat dan membahas kembali isu amandemen UUD 1945 untuk peningkatan fungsi MPR," katanya.
