JK: Partai Seharusnya Menghukum Setnov

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menilai Setya Novanto punya kesalahan besar, terbukti dari hasil sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) soal kasus "Papa Minta Pulsa."

Dengan demikian, menurut Jusuf Kalla yang juga merupakan mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu, sudah seharusnya Partai Golkar yang menaungi Setya Novanto memberikan sanksi.

"Menjadi catatan Golkar sendiri di MKD itu sudah menganggap Novanto mempunyai kesalahan berat, tentu ada sanksinya," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2015).

Pascamundurnya Setya Novanto atau yang akrab dipanggil Setnov itu dari jabatan ketua DPR, Partai Golkar justru menunjuk Setnov menjadi ketua fraksi.

Padahal kepercayaan masyarakat terhadap Setnov dapat dikatakan sudah rusak, dan partai butuh kepercayaan dari rakyat.

"Kepercayaan rakyat itu timbul juga kemudian menyebabkan persepsi. Nah kalo persepsi jelek, bgmn terjadi suatu kepercayaan rakyat, itu harus dipertimbangkan," ujarnya.

Saat ditanya apakah menurutnya Setnov tidak pantas diberi kepercayaan sebagai ketua fraksi, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK itu enggan menegaskan. Ia menjawab "Kau tafsirkan sendiri lah."

Sebagai mantan pemimpin partai berlambang pohon beringin, Jusuf Kalla mengaku tidak sampai dimintai pendapatnya oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, soal penunjukan Setnov sebagai ketua fraksi.

"Tidak, saya kan cuma pengurus cuma mantan ketua. Jadi berhak juga bicara sedikit," katagnya.