Desa Sejahtera Mandiri, 14 Perguruan Tinggi Ini Diajak Kemensos Dampingi Warga

TRIBUNNEWS.COM - Program 'pendampingan desa' oleh Kementerian Sosial berlanjut.

Kali ini ada strategi khusus yang dilakukan agar lebih efektif.

Melalui rilis yang masuk ke Redaksi Tribunnews.com, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, tahun ini program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) dimitrakan dengan 14 perguruan tinggi di Indonesia, satu di antaranya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari.

“Kemarin, Minggu (15/11/2015), saya melakukan kunjungan ke Kalimantan Selatan terkait program DSM yang dimitrakan dengan IAIN Antasari untuk mengcover 8 desa, ” ujar Mensos di Jakarta, Senin (16/11/2015).

Tahun ini, Kementerian Sosial (Kemensos) mendapat tugas 100 desa yang dimitrakan dengan 14 perguruan tinggi, yaitu STKS Bandung, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Universitas Gadjah Mada, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.

Selain itu, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Jember, IAIN Antasari Banjarmasin, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Andalas, serta Universitas Jambi.

Dalam program DSM, kata Mensos, bisa disisir rumah-rumah yang tidak layak menjadi layak huni dan warga bisa diberikan bantuan usaha dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

“Bagi anak-anak yang berusia 6-21 tahun, SD, SMP dan SMA bisa disisir dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), ” tandasnya.

Sementara itu, juga bisa disisir bagi warga yang berhak untuk menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun ini, PKH menjangkau 2,5 juta keluarga dan tahun depan ditambah 3,5 juta.

“Insya Allah tahun depan, penerima manfaat PKH dari 2,5 juta ditambah penerima baru 3,5 juta, jadi total 6 juta keluarga penerima, ”ucapnya.

Bagi warga yang sudah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan ada peningkatan kemampuan bisa mengalihkan kepada warga lainnya, untuk mendapatkan KKS maupun PKH.

“Warga yang sudah dalam proses peningkatan kemampuan bisa mengalihkan bagi warga lainnya untuk menerima KKS dan PKH, ” katanya.

DSM berbeda dengan program Desaku Menanti. Desaku Menanti diperuntukan untuk pemberdayaan bagi pengemis dan gelandangan dengan kategori proses untuk permukiman.

“Jelas berbeda, beda terminologi dan beda direktorat yang mengurusnya. Desaku Menanti bagi gelandangan dan pengemis yang masuk sebagai desa harapan, ” tandasnya.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dan gubernur yang telah menyediakan lahan untuk program desaku menanti atau desa harapan, Kemensos akan mensupport untuk dana infrastrukturnya.

“Desaku Menanti merupakan desa binaan keterampilan dan yang sudah berjalan di Pasuruan dan Gunungkidul DI Yogyakarta. Tahun depan, akan ditambah di Kabupaten Malang dan Kota Padang, ” katanya.(*)