Komisi II: Dana Bansos, Ini Kolusi Antara Eksekutif dan Legislatif di Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, menyebut ada kolusi antara eksekutif dan legislatif di daerah terkait penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Inti masalah bansos harus jujur, kita akui ini ada kolusi antara eksekutif dan legislatif di daerah," ujar Riza seusai acara diskusi Polemik di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (14/11/2015).

Riza mengatakan, dugaan adanya kolusi tersebut terlihat ketika di masa Pilkada. Misalnya, dana bansos ditingkatkan dan seolah DPRD selaku legislatif daerah membiarkan atau memberikan kesempatan.

Begitu juga ketika Pemilihan Legislatif. Ada kenaikan dana bansos yang diusulkan oleh eksekutif yang diduga digunakan oleh caleg.

"Ini sudah berlangsung 10 tahun terakhir ini, ada proses pembiaran, kesengajaan, kolusi antara eksekutif dan legislatif di daerah terkait dana bansos. Itu banyak sekali laporannya," ucap Riza.

Bahkan, Riza mengatakan penggunaan dana bansos tersebut banyak yang tidak menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Malah dana tersebut mengalir ke rekan-rekan kepala daerah tersebut, atau ke keluarga mereka.

"Selama ini dana bansos, selain menjadi subjektivitas kepala daerah dan DPRD, diberikan kepada orang terdekat, kroni-kroninya, bahkan oleh keluarga dan teman-temannya. Sehingga masyarakat miskin tidak tersentuh. Masyarakat yang membutuhkan tidak tersentuh," kata Riza.