Kabut Asap
Menteri LHK: Tak Perlu Dibentuk Pansus Asap
Siti mengungkapkan titik hotspot sudah mulai menurun. Contohnya di Riau dimana titik horspot hanya 44 persen
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) Asap. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pun angkat bicara mengenai wacana tersebut.
"Kalau pada dasarnya itu mekanisme internal di DPR. Tapi menurut saya enggak perlu," kata Siti di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Siti meminta pihaknya diberikan kesempatan menyelesaikan kasus tersebut. Apalagi, usaha yang dilakukan Kementerian LHK terus berlangsung. Ia pun membantah pemerintah tidak serius menangani kabut asap.
"Kalau dilihat pemerintah bukan tidak ngapa-ngapain. Kordinasinya kawan-kawan bisa melihat sendiri. Upaya untuk melakukan pemadaman juga sudah berlangsung," imbuhnya.
Siti mengungkapkan titik hotspot sudah mulai menurun. Contohnya di Riau dimana titik horspot hanya 44 persen dibanding tahun lalu. "Hari ini tidak ada ya. Atau nanti kita lihat ya karena itu turun naik. Tetapi artinya terkendali. Tinggal yang di Sumsel 100 persen jadi masih sama dengan periode lalu, jadi masih ditekan terus," katanya.
Ia menuturkan gejala alam di Sumsel menyulitkan pemadaman karena kondisi lahan yang kering serta suhu panas. Sementara di Kalimantan Barat tinggal 51 persen titik hotspot.
Upaya lainnya, kata Siti, telah dilakukan pemerintah seperti 'water bombing' sebanyak 90juta liter air dan modifikasi cuaca dengan hujan buatan menggunakan 300 ton garam. "Jadi artinya pemerintah tidak diam saja gitu, pemerintah terus berupaya, makin kesini makin baik dengan indikator-indikator hotspot dan lainnya," kata Siti.