Kabinet Jokowi JK
Reshuffle Harus Bermanfaat untuk Rakyat Kecil
perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini menjadi 'tremor politik' dimana pusaran utamanya ada pada masalah ekonomi.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perombakan atau reshuffle kabinet yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat ini harus dilihat sebagai sebuah evaluasi, dimana Kabinet saat ini tidak mampu menggerakkan sektor ekonomi.
Sebab, perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini menjadi 'tremor politik' dimana pusaran utamanya ada pada masalah ekonomi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko dalam menanggapi isu Reshuffle Kabinet yang tengah berkembang di masyarakat saat ini.
"Saat ini ekonomi tidak berlangsung menyentuh, tidak ada pergerakan yang berarti dalam perekonomian kita, setidaknya di jam-jam pertama Pemerintahan Jokowi, ada lebih 40 juta tenaga kerja aktif di desa-desa sudah siap berdiri untuk menerima perintah dari Presiden membangun infrastruktur desa, membangun koperasi-koperasi desa dan badan-badan usaha milik desa, tapi semuanya belum merembes ke bawah," kata Budiman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/7/2015).
Budiman menuturkan, orientasi pertumbuhan ekonomi saat ini masih eksklusif dan belum inklusif atau mengerakkan tenaga-tenaga produktif di akar rumput, khususnya wilayah pedesaan.
"Padahal dalam konsepsi Nawa Cita pembangunan desa mendapatkan perhatian lebih, pembangunan desa menjadi salah satu lokomotif perekonomian rakyat," tuturnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah dan seluruh lapisan harus terbiasa dengan ekonomi yang menyentuh langsung ke rakyat banyak dan juga jelas audit-nya, kemana larinya dan juga bagaimana pertumbuhannya.
"Sehingga reshuffle bisa mendorong pembangunan Badan-Badan Usaha Desa, mendorong Bumdes sebagai akar modal di tengah massa-rakyat," tuturnya.
Menurutnya, banyak hal yang bisa dibangun di desa dengan pola-pola pembangunan kreatif, seperti menciptakan 'Sentra Marketing Desa', menciptakan 'Badan Pelindung Harga-Harga Produk Desa', dan Menciptakan 'Sistem Manajemen Informasi Desa', sehingga desa yang tinggi tingkat informasinya bisa memimiliki akses modal yang kuat, akses pasar, akses pendidikan, akses kesehatan dan akses wawasan bagi masyarakat desa.
"Jika Pemerintah Jokowi melakukan ini, maka akan mewariskan perekonomian Indonesia yang tumbuh ke atas dan berakar kuat di bawah. Ini satu-satunya cara untuk menahan terpaan tiap kali ada gejolak ekonomi dunia," katanya.
