Memilih Para Pembantunya Jokowi Bisa Mencontoh Soeharto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fahri Hamzah menyatakan seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meniru gaya mantan Presiden Soeharto dalam memerintah.

Jokowi seperti halnya Soeharto harus bisa merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa yang bisa dipercaya.

Untuk itu Jokowi pun harus bisa memberikan kepercayaan penuh apapun yang akan dilakukan oleh para pembantunya.

"Pak Harto berkuasa 32 tahun. Apakah betul hanya modal kekerasan? Menurut saya tidak. Pak Harto itu bisa memilih orang-orang yang dipercaya dan kemudian memback up penuh orang-orang tersebut atas apa yang mereka lakukan," ujar Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah ketika dihubungi, Rabu (8/7/2015).

Masalahnya menurut Fahri untuk memilih orang-orang seperti itu, Jokowi juga harus berani memberikan kepercayaan pada mereka.

”Dulu jika menteri pertanian memiliki program, maka seluruh menteri harus mendukung kebijakan menteri pertanian tersebut. Termasuk Pak Harto. Jokowi bisa tidak melakukan hal seperti ini karena menjaga kekompakan kabinet saja saat rasanya sulit,” katanya.

Orang-orang di sekeliling Soeharto memiliki keunggulan masing-masing. Dia pun mencontohkan betapa hebatnya Ali Alatas sebagai menteri luar negeri, dan juga Moerdiono sebagai sekretaris kabinet.

"Semua di tangan beliau, tidak boleh ada satu kesalahan pun. Semua apa yang dilakukan Pak Harto sudah disiapkan secara cermat, siap resiko, dan dokumen cheking sistem yang baik," ujarnya.

Namun hal itu tidak terjadi di era Jokowi ini. Orang-orang di sekeliling Jokowi tidak memiliki kelas kehati-hatian setingkat Moerdiono.

"Kelasnya hanya lepas tangan. Presiden mestinya tidak bisa melakukan kesalahan, orang lain boleh salah, presiden tidak boleh. Kalau ada kesalahan presiden mestinya berkelas juga. Jangan karena tidak baca atau salah ketik sebab itu menunjuk kualitas lembaga. Itu yang terjadi dengan BPJS," katanya.

Diketahui Presiden Jokowi sempat menandatangani peraturan presiden yang kemudian menimbulkan gejolak yang kemudian memaksa Jokowi untuk membatalkan keputusan yang sudah ditandatanganinya.

Kedua keputusan yaitu perpres tambahan pemberian uang bagi pejabat negara untuk membeli kendaraan dan juga perpres tentang BPJS.