Gerindra Sarankan Jokowi Tolong Pemerintahannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, tak memungkiri bahwa perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri pembantunya.

"Gerindra menyerahkan kepada presiden apakah mau reshuffle atau tidak. Itu hak presiden (reshuffle)," kata Muzani di sela buka puasa bersama Fraksi Gerindra di Aula Komplek Perumahan DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2015).

Ketua Fraksi Gerindra di DPR itu menuturkan, tidak dipungkiri bahwa sudah hampir satu tahun pemerintahan Jokowi berjalan semua indikator yang menopang pembangunan tidak berjalan. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, rupiah pun semakin melemah terhadap dollar AS.

"Dulu sebelum pak Jokowi menjadi presiden rupiah Rp 9.000 - Rp 9.500 per dollar AS, sekarang mencapai Rp 13.000 atau Rp 4 ribu lebih tinggi," tuturnya.

Masih kata Muzani, target penerimaan pajak pun tidak terealisasi. Tenaga kerja pun hampir tidak ada serapan bahkan ancaman pemecatan terjadi di semua sektor.

"Daya beli masyarakat pun rendah akibat harga-harga yang cukup tinggi," ujarnya.

Jika melihat hal diatas, kata Muzani, dapat diartikan bahwa perintah presiden Jokowi tidak direfleksikan oleh para menteri-menterinya khususnya di bidang ekonomi. Kalau presiden Jokowi peka, kata Muzani maka saat ini harus menolong kondisi pemerintahan.

"Kesempatan ada pada presiden untuk gunakan reshuffle," tandasnya.