Pendekatan Per Kepala tidak Korelatif dengan Angka Rp 20 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi NasDem Patrice Rio Capella mengatakan, salah satu alasan penolakan dana aspirasi didasarkan pada salahnya pendekatan yang ada. Dana aspirasi yang tengah diajukan oleh DPR saat ini berdasar pendekatan banyaknya jumlah anggota. Hal tersebut dipandang Rio tidaklah tepat.

"Kalau kita bicara membangun maka bicara tentang wilayah, (seperti) Sumatera dan Indonesia Wilayah Timur lebih membutuhkan ketimbang Jakarta. Jakarta ini (punya) 23 anggota DPR sedangkan Maluku Utara hanya tiga anggota DPR. Papua yang memiliki 29 kabupaten/kota hanya memiliki sepuluh anggota DPR. Kalo sepuluh dikali dua puluh miliar, hanya mendapatkan Rp 200 miliar. Anda tahu berapa (beda harga) material di Jakarta dan di Papua?" tegas Rio yang juga menjabat Sekjen Partai NasDem.

Hal ini menurut legislator asal Dapil Bengkulu I ini tidak akan sebanding. Oleh karena itu pendekatan anggaran kebutuhan aspirasi daerah menurut jumlah anggota dinilainya sedikit melecehkan nalar sehat.

"Kan hanya mengikuti logika dengan menghitung kepala orang. Maka kalau Maluku Utara yang kepulauan dan sangat sulit infrastrukturnya hanya dihitung tiga kepala, atau setara dengan Rp 60 miliar untuk membangun daerah tersebut, tentu tidak cukup. Tapi kalau Jakarta UPS saja Rp 12 triliun, anggota (DPR) sebanyak 23 trus dikali Rp 20 miliar, maka dimana keadilannya saudara-saudara sekalian?" kata Rio.

Rio menegaskan bahwa aspirasi rakyat di luar Jakarta atau Jawa tidak lebih murah aspirasinya. Oleh karena itu menurut  Rio, NasDem menyatakan pendekatan per kepala tidak pas dan tidak korelatif dengan angka Rp 20 miliar.  

Rio menghormati rekan-rekan anggota DPR yang memperjuangkan dana aspirasi ini. Namun Fraksi NasDem memiliki sikap sendiri dalam memandang persoalan ini.

"Kami akan memperjuangkan perubahan (UU) MD3, tentu iya. Karena kami menganggap MD3 ini tidak tepat," katanya.