Kamis, 2 Oktober 2025

Kabinet Jokowi JK

Soal Reshuffle, Rachmat Gobel: Saya Tidak Pernah Memikirkan Itu

Ia mengaku tidak tahu menahu apakah Presiden dalam waktu dekat berencana melakukan perombakan kabinet

Editor: Johnson Simanjuntak
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reshuffle atau perombakan kabinet adalah hak Presiden Joko Widodo kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel.

Ia mengaku tidak tahu menahu apakah Presiden dalam waktu dekat berencana melakukan perombakan kabinet yang sudah enam bulan berjalan ini.

"Kita tidak ikut-ikutan, Itu kan haknya presiden kita nggak tahu, kita kan cuma anak buah," kata Rachmat Gobel kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).

Saat ditanya apakah ia khawatir dicopot dari jabatan menteri yang baru enam bulan ia emban ini, Rachmat Gobel mengaku sama sekali tidak pernah memikirkan hal tersebut. Ia memilih untuk fokus bekerja, ketimbang memikirkan masalah jabatan.

"Saya tidak pernah memikirkan itu (Reshuffle), saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan saya punya tugas, membuka pasar meningkatkan ekspor dan memperkuat pasar domestik," ujarnya.

kata dia masih banyak tugas Menteri Perdagangan, yang harus dilakukan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Rachmat Gobel menyebut banyak potensi perdagangan Indonesia yang belum sempat dikembangkan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Presiden pada awal masa pemerintahannya sempat berjanji akan melakukan evaluasi kabinet setiap enam bulan. Kini setelah enam bulan kabinet terbentuk, belum ada informasi resmi soal kabinet.

Sejumlah survei seperti yang dilakukan oleh Poltracking dan KedaiKOPI pun sudah menunjukan keinginan masyarakat agar dilakukan perombakan kabinet.

Poltracking melakukan survei terhadap 1.200 responden dan mendapati 41,8 persen publik setuju reshuffle. Dalam survei tersebut juga diketahui 66,6 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.

Sedangkan KedaiKOPI yang melakukan survei pada 1-6 April 2015 terhadap 368 responden, menemukan bahwa sebanyak 96,5 persen publik sepakat Jokowi harus melakukan pergantian sejumlah menteri yang kinerjanya jeblok.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved