Rombak Kabinet, Masyarakat Kecewa Tidak Rasakan Program Nawacita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti LIPI Siti Zuhro menilai Presiden Joko Widodo wajar merombak kabinet. Hal itu relevan ketika ada ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Meskipun, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Tidak hanya 6 bulan tapi 3 bulan pertama dan menjelang 7 bulan. Jadi apa yang dikatakan dalam 9 program nawacita itu mereka belum merasakan. Yang dirasakan hanya kenaikan harga dan semakin melumbungnya harga-harga ini yang buat mereka kecewa," kata. Siti di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Siti mengatakan Jokowi harus mengobati kekecewaan masyarakat agar legitimasinya tidak anjlok. Walapun saat ini legitimasi Jokowi dimata rakyat mengalami penurunan.

Mengenai perombakan tim ekonomi, Siti mengatakan Jokowi harus melihat kompetensi dan kapasitas seseorang. Tanpa membedakan latar belakang kedekatan orang tersebut.

"Yang relevan adalah kompetensi, kapasitas para pembantu presiden. Tanpa harus membedakan orangnya siapa-siapa. Dan itu yang harus dikelola Jokowi sebagai RI 1. Dan Jokowi akan pertaruhkan semua kinerja ini karena dia RI 1. Jadi dia harus yakinkan bahwa dia lah yang harus memilihnya karena tidak mungkin akan diberikan pertanggungjawaban itu ke wapres," ujarnya.

Tidak hanya tim ekonomi, Siti mengatakan seluruh menteri juga layak dievaluasi Jokowi sesuai dengan pertanggungjawaban di kementeriannya. Bila menteri itu mendapat raport merah, maka Jokowi layak menggantinya.

"Kalau Menteri rapot merah dan tidak prospektif maka harus didelete atau diganti," ujarnya.

Namun, perombakan kabinet tersebut, kata Siti, harus dikomunikasikan dengan partai pengusung yakni PDIP serta Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Jadi tidak sekedar hanya RI1 dan hak prerogatifnya maka tidak dikomunikasikan ke partai-partai pengusungnya. Karena bagaimanapun Jokowi punya kekuatan riil untuk didukung parpol-parpol," katanya.