Ganti, Menteri yang Ganggu Hubungan Pemerintah dan DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung rencana Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi kabinet.

Evaluasi tentunya harus dilakukan Jika presiden menilai kinerja para menteri-menterinya tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan supaya pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan bermanfaat untuk terjadinya upaya-upaya perbaikan.

“Satu, penilaian objektif bahwa menteri adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan berdasar pada hak prerogatif presiden. Disamping hak, presiden juga memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kinerja para menterinya. DPR mendukung pemerintah untuk melakukan itu agar pemerintah berjalan lebih baik termasuk jika harus meresufle kabinet,” ujar Fahri di sela-sela acara kunker di Kabupatern Polewari Mandar, Sulawesi Barat (6/5/2015).

Dari pengalaman dirinya maupun anggota-anggota DPR saat ini sebagai mitra pemerintah, banyak menteri-menteri karena baru di pemerintahan dan tidak berpengalaman tidak bisa cepat melakukan penyesuaian.

Ketidakcepatan penyesuaian itu mungkin disebabkan oleh keterbatasan kemampuannya untuk menyesuaikan diri. “Terhadap para menteri-menteri yang seperti ini resufle pantas dilakukan,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga harus bisa memanfaatkan moment kekompakan pemerintah dan DPR saat ini untuk menggati para menteri-menterinya yang bisa menjaga dan memelihara sinergitas Pemerintan dan DPR yang ada saat ini.

Politisi PKS ini menambahkan saat ini mayoritas politisi di DPR menganggap sudah saatnya untuk bekerja dan menghentikan persaingan antara DPR dan pemerintah.

“Presiden Jokowi harus bisa memanfaatkan momen ini. Persaingan sudah selesai dan kami ingin membantu presiden. Masalahnya kalau menteri-menterinya justru tidak siap membantu presiden, bahkan menimbulkan pekerjaan baru dan masalah bagi presiden, maka menteri yang seperti ini harus dievaluasi karena tidak boleh ada yang mengganggu kelancaran kerja presiden terutama untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan DPR,” katanya.

Fahri menilai pandangannya itu objektif, namun sayangnya dirinya tidak mau menegaskan menteri-menteri mana saja yang harus dievaluasi.

”Kita tidak menyebut nama dan posnya. Tetapi sangat penting presiden kalaupun toh mau melakukan reshuffle, harus betul-betul pertimbangannya matang dan tidak emosional. Menteri yang menggantikan harus benar-benar bisa kerja dan bukan sekedar pencitraan,” katanya.

Dia pun meminta agar kapasitas seorang menteri dikaitkan harus dari kalangan profesional murni karena bagaimanapun seorang menteri harus bisa berpolitik.

”Berpolitik itu artinya dia bisa menyadari powernya yang besar untuk kemudian melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat umum dan politisi. Jadi jangan dia kemudian cuek menganggap DPR tidak penting atau bahkan melecehkan DPR. Itu justru akan merusak kerja pemerintahan secara umum,” ujarnya.

Fahri pun mengharapkan Jokowi dalam melakukan reshuffle bebas dari tekanan-tekanan sehingga para menteri yang terpilih memang benar-benar bisa mendukung kinerja pemerintahan dan mengamankan kerja pemerintahan yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua kalangan.

“Kalau saya lebih baik kalau mau dievaluasi itu harus lebih matang. Jadi jangan juga karena tekanan-tekanan, nanti salah pilih lagi. Pilih yang bisa bekerja, pilih yang bisa berkomunikasi, pilih yang mengamankan kerjanya dan menunjukkan hasil kerjanya untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.