Kabinet Jokowi JK
Politisi NasDem Tidak Setuju Jokowi Rombak Kabinet
APBN Perubahan belum sepenuhnya cair sehingga membuat program-program pemerintah belum berjalan secara maksimal.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei yang digelar Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI) menunjukan 96,5 persen responden setuju Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Namun Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Johnny G. Plate, tidak sepakat dengan hasil survei tersebut.
Johny kepada wartawan usai menghadiri pemaparan hasil survei kedaiKOPI, di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2015), menganggap kinerja pemerintah sudah cukup baik mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 baru disetujui Februari lalu.
"Memaksa presiden untuk melakukan reshuffle saat ini belum tepat. Dari pengamatan saya, presiden dengan waktu kerja satu bulan setelah APBN berjalan, kinerja ekonomi belum maksimal," katanya.
APBN Perubahan belum sepenuhnya cair sehingga membuat program-program pemerintah belum berjalan secara maksimal.
Namun dalam enam bulan pertama persoalan APBN-Perubahan sudah bisa diselesaikan, hal itu pun menurutnya sebuah pencapaian luar biasa.
"Presiden berhasil menyelesaikan konsolidasi internal dengan DPR. Berikan waktu satu semester (lagi) untuk presiden, nanti masyarakat akan menilai," jelasnya.
Pada waktu 6 bulan kedepan, pemerintah dengan anggaran yang sudah cair sepenuhnya, dengan dibantu pemerintah daerah, akan melakukan pembangunan sesuai yang dijanjikan sebelumnya. Oleh karena itu kata dia saat ini Partai NasDem terus mendorong semua pihak, agar dana-dana yang dibutuhkan dapat dicairkan sepenuhnya dalam waktu cepat.
Dana itu diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan, sehingga berdampak pada terdongkraknya pertumbuhan ekonomi dan naiknya penghasilan masyarakat. Setelahnya menurut Johny masyarakat baru bisa menilai seperti apa kinerja Presiden Joko Widodo dan para pembantunya.