Ini Peran Anggota DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi APBD yang Dilaporkan ICW

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga terjadinya korupsi pada APBD DKI Jakarta tahun 2014 karena adanya penggelembungan (mark up) dari harga perkiraan sendiri (HPS) untuk penawaran barang dan jasa.

Peneliti Bidang Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, mengatakan pihaknya menemukan ketika menetapkan HPS, panitia lelang pengadaan uniterruptible power suply (UPS) menggunakan tiga harga dari tiga distributor.

Distributor tersebut yakni PT Istana Multimedia untuk merk Philotea, PT Duta Cipta Artha untuk merk Kehua, dan PT OFfistarindo Adhipirma untuk merk AEC/ALP.

Ketiganya ternyata adalah pemasok dan pemberi dukungan bagi perusahaan peserta lelang lain.

"Bagi kami janggal kalau panitia lelang memakai HPS dari distributor penyokong peserta tender. Bahasa kami adalah kongkalikong karena peserta lelang sudah tahu harganya berapa," ujar Febri di KPK, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Terkait dugaan korupsi pada pengadaan buku, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya menggunakan PT Ford Tax Solusi. Perusahaan ini juga ternyata memberikan dukungan kepada peserta dan pemenang lelang.

"Jadi tidak ada kompetisi dalam lelang itu. Itu kongkalikong," kata Febri.

Pada buku yang dicetak dalam enam judul tersebut, Febri mengatakan penulisnya adalah anggota DPRD DKI Jakarta. Padahal, penulis awal sebenarnya bukanlah anggota DPRD DKI.

Kemudian, anggota DPRD tersebut juga menulis lagi buku Trilogi Ahok yang berjumlah tiga buku.

"Penulisnya tadinya bukan anggota DPRD tapi sekarang anggota DPRD. Di APBD versi DPRD juga ada buku Trilogi Ahok yang anggarannya mencapai sekitar 30 miliar. Penulisnya juga sama, anggota DPRD juga. Pertanyaannya kenapa bisa mata anggarannya bisa ada dengan penulisnya anggota DPRD itu," kata Febri.

Ketika ditanya siapa anggota DPRD yang dimaksud, Febri masih merahasiakannya.

Sebelumnya, ICW melaporkan empat paket dugaan korupsi terkait APBD DKI Jakarta tahun 2014 di dinas pendidikan. Laporan tersebut didasarkan dari penelahaan dokumen APBD DKI Jakarta versi 2015 dan APBD dan APBD-P 2015.

Empat paket tersebut adalah pengadaan uniterruptible power suply (UPS), pengadaan buku sekolah di Jakarta, pemindai tiga dimensi (scanner 3D)dan pencetak (printer), dan peralatan pusat kebugaran (fitnes) di berbagai sekolah. ICW menaksir negara menderita kerugian Rp 277,9 miliar.