Calon Kapolri
Pengamat: Pekan Ini Jokowi Harus Selesaikan Calon Kapolri
"Presiden harus konsisten dengan pernyataannya dan minggu ini waktu yang disampaikan beliau untuk menyelesaikan soal BG dan konflik KPK-Polri,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Minggu ini tenggat waktu yang ditetapkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan soal calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) dan konflik KPK dan Polri.
Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif PolcoMM Institute, Heri Budianto, menilai apa yang diucapkan Presiden Jokowi harus dibuktikan. Konsistensi Jokowi pun akan diuji oleh publik untuk menyelesaikan masalah di depan mata.
"Presiden harus konsisten dengan pernyataannya dan minggu ini waktu yang disampaikan beliau untuk menyelesaikan soal BG dan konflik KPK-Polri," ungkap Heri Budianto kepada Tribunnews.com di Jakarta, Jumat (13/2/2015).
Keputusan Jokowi tak hanya menyoal kosistensi seorang kepal negara, jauh lebih penting soal nasib lembaga kepolisian dan KPK yang justru sekarang semakin pelik masalah yang dimilikinya.
Heri menilai polemik calon Kapolri dan gesekan KPK dan Polri bukan perkara mudah untuk diselesaikan, namun Presiden Jokowi harus bijak mengambil keputusan yang tepat.
Ia mengusulkan agar Jokowi taat asas dan mengikuti prosedur ketatanegaraan sesuai aturan hukum yang berlaku. Misalnya, terlepas presiden melantik dan tidak Komjen Budi Gunawan, tetap harus sesuai dengan koridor hukum.
"Alasan menunggu proses prapradilan menurut saya, memang lebih aman bagi presiden," tandasnya.
Secara politik, Jokowi juga harus cermat membaca, misalnya, jika tidak melantik maka presiden akan berhadapan dengan DPR yang sudah menyetujui Komjen Budi melalui paripurna DPR.
Sebaliknya, jika Jokowi tetap melantik Komjen Budi, kemungkinan gelombang kritik elite tidak begitu besar, namun gelombang kritik publik akan sangat besar. DPR tak kalah hebat akan mengkritik Jokowi jika tak melantik Komjen Budi.
"Dalam situasi sekarang, langkah terbaik presiden adalah membuka komunikasi politik sebanyak mungkin kepada semua elemen mulai Polri, KPK, tim independen, Wantimpres, menteri terkait, dan koalisi partai pendukung," terangnya.
