MAARIF Institute: Junimart Seharusnya Berterima Kasih Kepada Buya Syafii

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Junimart Girsang menyebut pernyataan Buya Syafii terkait 'bocoran' keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri adalah tidak berdasar.

Dia beralasan karena Buya Syafii orang tidak jelas. Anggota DPR asal PDIP ini mengingatkan mantan Ketua PP Muhammadiyah tersebut untuk tidak memperkeruh suasana.

Terkait hal itu, Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif MAARIF Institute angkat bicara. Menurut Fajar, apa yang dilontarkan Junimart mencerminkan kepanikan luar biasa mengingat PDIP ngotot agar BG dilantik.

Direktur Eksekutif Buya MAARIF Institute ini tegaskan, Buya Syafii orang merdeka, pantang bicara di bawah perintah dan tekanan, apalagi berbohong.

"Diminta jadi Wantimpres saja tidak mau. Menuduh Buya sebagai orang tidak jelas ibarat menepuk air didulang terpercik muka sendiri. Seharusnya Junimart berterima kasih kepada Buya Syafii karena masih mau membantu Presiden Jokowi yang diusung PDIP sendiri. Megawati dan Puan saja berbesar hati meminta bantuan Buya dalam menyelesaikan kisruh ini. Sebuah contoh yang baik meski ada perbedaan," tegasnya kepada Tribunnews.com, Kamis (5/2/2015).

Kalau ditanya Buya Syafii mewakili siapa? Kata dia, Buya Syafii menyuarakan nurani publik yang tidak rela institusi penegak hukum seperti KPK dan kepolisian dikorbankan demi kepentingan transaksional-koruptif.

Justru apa yang Buya lakukan, imbuhnya, ingin menyelamatkan marwah presiden dan kredilitas pemerintah ini dari kegaduhan yang ditabuh oleh partai Junimart sendiri.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menilai, pernyataan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif bahwa Jokowi takkan melantik Budi Gunawan, agak aneh dan potensial menimbulkan kisruh politik baru yang tak produktif.

"Statemen Syafii Maarif itu menurut saya tidak punya dasar, karena tak jelas siapa dia dan apa posisinya. Kalau bisa, kita harap jangan pula dia membuat suasana makin keruh," kata Junimart di Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Junimart mengatakan, keputusan tentang Budi Gunawan sebagai calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi, yang harus mempertimbangkan sisi politik dan sisi hukum.