Kamis, 2 Oktober 2025

Penangkapan Bambang Widjojanto

Pasek: Kalau Salah Langkah Jokowi Bisa Skak Mat

Kalau salah langkah dia bisa Skak Mat. Independen ini tidak bisa sepenuhnya independen.

Penulis: Randa Rinaldi
Editor: Johnson Simanjuntak
Warta Kota/henry lopulalan/henry lopulalan
Gede Pasek Suardika 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gede Pasek Suardika menyatakan kebijakan dan keputusan Presiden Joko Widodo dalam 100 hari masa kerja tidak bisa diukur dari beberapa bulan yang dirilis oleh hasil survey. Hal ini berkaitan dengan kebijakan dan keputusan yang tidak populis akhir-akhir ini.

"Kalau sekarang dengan kebijakan dan keputusan yang tidak populis. Kelebihan Jokowi karena dia simbol yang berkembang dari daerah yang dimulai dari walikota, gubernur, hingga presiden. Ini sangat menginspirasi kepala daerah. Semua kepala daerah akan bekerja keras," kata Pasek saat diskusi publik "Menakar Harapan Publik Terhadap Nawacita Jokowi-JK" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Strategi Jokowi untuk menaikkan popularitas, kata Pasek, yaitu bisa memberikan janji-janji dalam sektor kemaritiman. Strategi ini telah dilupakan oleh presiden sebelumnya untuk meningkatkan popularitas di mata publik.

"Jokowi pintar, dia jual kemaritiman yang sudah ada sejak zaman Sriwijaya dulu ditinggalkan. Dia juga diuntungkan dengan kondisi bahan bakar minyak (BBM) dunia yang harganya turun," kata Pasek.

Bahkan, strategi Jokowi dalam mengatasi kekisruhan dua lembaga penegak hukum antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Pidato Presiden Joko Widodo yang berlangsung tidak kurang dari lima menit tersebut adalah sesuatu yang baru.

"Kalau salah langkah dia bisa skak mat. Independen ini tidak bisa sepenuhnya independen. Berpihak kepada KPK ia ambil tukang kritik seperti Erry Riana dan Imam Prasodjo dia ambil tukang kritik,"ucap Pasek.

Bahkan, Pasek membandingkan cara Jokowi dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan kasus cicak versus buaya. Menurutnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan harus berani membawa persoalan tersebut ke pengadilan.

"Tapi berani engga BW dan BG? Tapi kayaknya mereka enggak berani, hanya dibawa ke ranah sosial politik. Jokowi wajib selamatkan KPK dan Polri," ucap Pasek.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved