Mensos Khofifah Rapat Kerja Bareng DPD Jelaskan Kartu Sakti Pemerintah
"Ini merupakan bagian pengawasan DPD RI terhadap pemerintah," katanya sebelum raker dengan Komite III DPD RI.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski surat larangan menghadiri rapat dengan DPR RI diterbitkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tetap menghadiri rapat kerja bersama DPD RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Khofifah mengatakan, kehadirannya dalam raker bersama DPD RI untuk membahas masalah sosial. "Ini merupakan bagian pengawasan DPD RI terhadap pemerintah," katanya sebelum raker dengan Komite III DPD RI.
Di rapat tadi, Khofifah terlebih dahulu menjelaskan isu-isu penerapan Kartu Keluarga Sejahtera serta isu lain di Kementerian Sosial. Seluruh anggota DPD RI yang hadir memperhatikan penjelasan perempuan kelahiran Surabaya itu.
Setelah sesi pemaparan, para senator diberi kesempatan bertanya. Mereka silih berganti menyampaikan aspirasi yang masuk dari daerahnya masing-masing.
Menurut Khofifah, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang lebih dulu dikeluarkan pemerintah tidak bisa dimiliki lagi oleh masyarakat yang sudah mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Petugas kantor pos akan mengambil KPS lama milik warga jika warga ingin mendapat KKS. Mekanisme serupa juga telah disesuaikan dengan program bantuan kesehatan dan pendidikan yang pernah dikeluarkan pemerintah daerah.
KKS merupakan penanda keluarga kurang mampu yang berhak mendapatkan berbagai bantuan sosial. KKS adalah salah satu bentuk program perlindungan sosial bersifat sementara melalui Kementerian Sosial. Bentuk KKS berupa bantuan langsung.
