Prahara Partai Golkar
Menkopolhukam Minta Polri Melarang Munas Golkar di Bali
Bila Munas rusuh, menurut Tedjo, dikhawatirkan negara-negara di dunia akan mengeluarkan "travel warning" bagi Warga negaranya untuk berlibur di Bali.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meminta Polri tidak mengizinkan Musyawarah Nasional ke IX Partai Golkar yang rencananya digelar 30 November hingga 3 Desember 2014 di Bali.
Instruksi Tedjo disampaikan menyusul insiden bentrokan antara kader "Partai Beringin" yang pro dan kontra ihwal Munas tersebut, sehingga mengakibatkan beberapa orang terluka.
"Ini dilakukan untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali nanti," kata Tedjo kepada Tribunnews.com, Selasa (25/11/2014).
Apalagi, kata Tedjo, Munas akan menghadirkan lebih banyak kader Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia.
Selain itu, Tedjo meminta pimpinan Golkar legowo menunda Munas tersebut. Terlebih, kata mantan KSAL itu, akhir tahun 2014 adalah puncak kunjungan wisatawan ke Bali.
"Dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar, sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional," kata Tedjo.
Bila Munas rusuh, menurut Tedjo, dikhawatirkan negara-negara di dunia akan mengeluarkan "travel warning" bagi Warga negaranya untuk berlibur di Bali. Sehingga, akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia.
"Karena itu kami minta pimpinan Partai Golkar untuk tetap menyelenggarakan Munas ke IX pada pertengahan Januari 2015 di Jakarta," imbuhnya.
