Prahara Partai Golkar
Ical Tertawa Dengar Isu Munas Golkar Terganjal Izin Polri
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menertawakan adanya sejumlah pihak yang ingin menggagalkan musyawarah nasional Golkar
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menertawakan adanya sejumlah pihak yang ingin menggagalkan musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014.
Hal tersebut disikapi Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie usai menerima kabar adanya sejumlah pihak yang meminta Mabes Polri untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Ical mengatakan, dalam memberikan izin kegiatan, Polri memiliki aturan sendiri yang tidak dapat diintervensi dan terkesan subjektif.
"Hahahaha, saya kira mabes polri tentu dalam Undang-undangnya tak ada izin. Yang ada pemberitahuan. dan apakah ditolak atau tidak pemberitahuannya," ujar Ical di Epicentrum, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Menurut Ical, Polri telah memberikan izin penyelengaraan Munas. Hal tersebut lantaran pemberitahuan penyelenggaraan Munas ketujuh yang disampaikan kepada Mabes Polri tersebut tidak ditolak. "Tapi pemberitahuannya tidak ditolak. Mudah-mudahan tidak ada alasan bagi polri," ujarnya.
Selain itu Ical mengaku telah berbicara dengan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengenai rencana penyelenggaraan Munas Golkar. Menurut Ical Sutarman mengatakan tidak ada alasan untuk tidak memberikan izin atau membatalkan Munas.
"Tidak ada alasan untuk melakukan suatu pembatalan, dan yang disampaikan beliau (Kapolri) seperti itu," ujarnya.
Selain Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorrys Raweyai, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno meminta aparat kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional ke Tujuh Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014.
Menurut Tedjo, pemerintah lebih memilih untuk menjaga nama baik Indonesia, mengingat Bali merupakan tujuan pariwisata utama bagi turis asing. Kisruh di Partai Golkar, menurut Tedjo, dikhawatirkan akan berdampak terhadap pariwisata di Bali.
"Lebih penting mana, Golkar yang diputuskan sepihak untuk pilih Ical? dengan kepentingan lebih besar? Rusak nama indonesia, pariwisata hancur, mana yang lebih (besar)? Apa lebih memilih Ical? Nah kan, berani memilih mana yang lebih penting untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Tedjo saat ditemui di kantornya.
Pertimbangan itu, menurut Tedjo, setelah melihat bentrokan yang terjadi di DPP Partai Golkar hari ini.
"Yang pro dan kontra itu bentrok sampai ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30," ujarnya.
Tedjo memaparkan, hal-hal yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah, waktu pelaksanaan munas bersamaan dengan musim libur menjelang akhir tahun 2014. Jika terjadi kekacauan, kata dia, hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di dunia internasional. "Kami khawatir akan ada travel warning, Indonesia jadi rugi kan?" ucap Tedjo.
