Rieke: Keputusan Pemerintah Pil Pahit Bagi Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyebutkan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi mau tak mau harus diterima.

"Sudah jadi keputusan pemerintah tentu saja ini kita ketahui pil pahit, mau nggak mau karena ada persoalan dampak yang diperhitungkan. Tapi kita berharap pil pahit nggak jadi racun atau bisa yang mematikan," kata Rieke usai rapat internal di ruang fraksi PDIP, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Dirinya berharap, kebijakan Jokowi justu jadi jamu ekonomi bagi rakyat. Untuk itu Rieke meminta ada kompensasi yang harus didorong pemerintah untuk menaikan pendapatan rakyat miskin.

"Oleh karena itu, selain ada (200 ribu per bulan) untuk 15,5 juta KK miskin menurut saya tim ahli pak Jokowi-JK mohon segera mengeluarkan kebijakan politik harga. Dampak inflasi akibat kenaikan ini jelas harus ada solusi," ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, kebijakan politik harga akan mengintervensi bagaimana efek domino terhadap kenaikan harga segera bisa diturunkan.

"Kedua, saat ini sedang dibahas kenaikan upah kota/kabupaten. Mereka yang kerja di sektor apapun termasuk rekan media tidak menjadi target 15,5 juta. Padahal Bappenas katakan Rp 1.000/liter naik, maka harus ada tambahan Rp 100.000 per bulan. Artinya, kalau Rp 2000 maka harus ada tambahan Rp 200.000 per bulan," ujarnya

Karena itu saat ini, kata Rieke sedang ada keputusan pembahasan dewan pengupahan kota/kabupaten untuk kenaikan upah 2015 yang perlu dukungan pemerintah pusat.

"Paling tidak untuk segera cabut Inpres zaman SBY nomor 9 tahun 2013 bahwa upah tidak boleh naik lebih dari 10 persen. Sekarang para pekerja jelas bukan bagian yang 15,5 juta yang dianggap rumah tangga miskin," katanya.