Panglima TNI: Sulit Jadi Tentara, Berbuat Baik pun Dicurigai
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjamin praktek dwi fungsi ABRI tak akan terjadi saat ini.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjamin praktek dwi fungsi ABRI tak akan terjadi saat ini. Bahkan dirinya siap mepertaruhkan kepalanya, jika TNI kembali menjaga keamanan dan ketertiban negara dan memegang kekuasaan dan mengatur negara atau yang dikenal dengan Dwifungsi ABRI.
"Sulit jadi tentara berbuat baik saja dicurigai. Tapi saya nggak peduli selama itu baik untuk rakyat janganlah dalam hal sosial budaya. Tidak ada dwifungsi ABRI! Dwi fungsi ABRI tidak akan lahir lagi! Kalau lahir lagi, potong leher saya!" kata Moeldoko dalam jumpa pers gladi resik HUT TNI ke-68, di Skadron 2 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (3/10/2013).
Moeldoko menjelaskan, kesatuannya akan selalu setia pada negara. Dirinya pun menuturkan TNI akan siap sedia siapapun presiden terpilih pada Pemilu 2014, meskipun bukan dari militer.
"Jaminan TNI sudah terbukti presiden non atau mantan presiden yang pernah dijabat seperti Gusdur, Megawati, Habibie, TNI lurus pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Jelas, tegas, enggak basa-basi," jelasnya.
Untuk diketahui, Dwifungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.
Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.
Konsep dwifungsi TNI pertama kali muncul dalam bentuk konsep "Jalan Tengah" yang diusulkan pada tahun 1958 oleh Jendral A.H. Nasution, pimpinan TNI-AD pada saat itu, kepada Presiden Soekarno untuk memberikan peluang bagi peranan terbatas TNI di dalam pemerintahan sipil.