SBY Jangan Paksakan Diri Jadi Juru Kampanye Soekarwo, Lebih Baik Urus Rupiah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang dirundung banyak masalah kenegaraan diminta tidak memaksakan diri terjun ke Jawa Timur guna berkampanye untuk pasangan calon petahana Soekarwo - Saifullah Yusuf (Karsa), meskipun Pakde, sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo, adalah salah satu petinggi (Wakil Ketua Harian) Partai Demokrat yang dipimpinnya.

Hal ini disampaikan Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi kepada wartawan Kamis(22/8/2013) di komplek makam Bung Karno, Blitar.

"Saya paham, SBY mungkin sangat masygul dan harus berjuang ekstra keras karena Jatim merupakan benteng terakhir Demokrat di pulau Jawa setelah di Banten, DKI Jakarta, Jabar dan Jateng jagoan yang diusung partai yang dipimpinnya bertumbangan," kata Adhie.

Sebagai ketua umum partai, wajar bila SBY turun langsung ke medan pertarungan para cagub dan cawagub. Apalagi pekan ini merupakan putaran akhir kampanye. Hari-hari yang sangat menentukan nasib kadernya di Jatim dalam mempertahankan kekuasaan.

"Tapi sekarang saatnya kurang tepat SBY jadi jurkam di Jatim. Rakyat tahu negara sedang dirundung masalah, terutama terus melemahnya nilai rupiah yang bisa menggunjang perekonomian nasional seperti 1997. Tidak pantas presiden tinggal gelanggang hanya demi partai," kata koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini.

Makanya, Adhie juga meminta Pakde Karwo tidak egois. Jangan datangkan SBY ke Jatim. Biarkan Presiden mengurus negara dan rakyat Indonesia yang sedang dirundung kemalangan ekonomi yang serius.

"Kasihan SBY. Negara secara politik dan ekonomi sedang gonjang-ganjing. Anak buahnya, baik di kabinet maupun di partai banyak yang korupsi. Beberapa diantarnya sudah dicokok KPK. Sebentar lagi Jero Wacik mungkin akan bernasib seperti Andi Mallarangeng, ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi di sektor migas," katanya.

Menurut jubir presiden era Gus Dur ini, kalau SBY memaksakan diri ikut kampanye di Jatim, akan menimbulkan dua masalah. Selain dianggap sebagai presiden yang meninggalkan tanggungjawab konstitusional, SBY melakukan abuse of power, menyalahgunakan wewenang. Karena menggunakan fasilitas negara, seperti Paspampres, protokol Istana, dan pasukan pengamanan yang dibiayai negara untuk kepentingan pribadi (partai).

"Awal Agustus lalu SBY kan sudah kampanye di Jatim selama 4 hari dengan berlindung di balik kunjungan kerja kepresidenan. Jadi tidak perlu lagi ke Jatim," pungkasnya.